Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kabinet, Jokowi Tunggu Jawaban DPR soal Perubahan Nomenklatur

Kompas.com - 23/10/2014, 21:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto masih belum bisa memastikan waktu pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski seleksi menteri sudah rampung 99 persen, ujar dia, Jokowi masih menunggu surat balasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau pengumannya tadi itu mempertimbangkan etika hubungan kelembagaan karena ada surat yang sudah dilayangkan Pak Jokowi ke DPR. (Waktu maksimal untuk jawaban surat) itu tujuh hari sejak suratnya diterima di Sekjen DPR, Rabu," kata Andi di Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2014).

Sebelumnya, Jokowi berkirim surat kepada pimpinan DPR. Isinya adalah meminta pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur di delapan kementerian. Perubahan nama terjadi karena ada pemisahan dan penggabungan kementerian.

Andi belum mengetahui kapan DPR akan menyerahkan surat hasil pertimbangannya kepada Presiden. Hanya saja, begitu surat diterima Jokowi, maka kabinet akan diumumkan.

"Ya bisa saja DPR memberikan pertimbangannya besok. Bisa saja karena UU nya juga tidak secara detail (mengatur soal ini)," kata Andi. "Jadi (tidak diatur) apakah cukup ketua DPR yang melayangkan surat ke presiden atau bahkan harus melakukan paripurna itu internal DPR."

Empat hari pemanggilan

Sudah empat hari ini, Jokowi memanggil sejumlah orang ke Istana. Di antara mereka adalah Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Selain itu, Jokowi juga memanggil Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno, dan pakar hukum tata negara Saldi Isra.

Di antara nama-nama itu, nama Siti Nurbaya sudah lama terdengar sebagai kandidat kuat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara Bambang diproyeksikan menjadi Menteri Keuangan.

Pada Kamis, Jokowi memanggil pula tiga calon menteri PKB yakni Marwan Ja'far, Hanif Dakhiri, dan Mohammad Nasir. Selain itu, ada juga bos Susi Air Susi Pudjiastuti, dan dua politisi Partai Nasdem yakni Enggartiasto Lukita dan Fery Mursidan Baldan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com