Siasat Jokowi Percepat Realisasi Program Tol Laut

Anggota tim sinkronisasi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Pratikno, menjelaskan, program tol laut akan lama terealisasi jika bertumpu pada sulit dan lamanya membangun banyak pelabuhan di Indonesia. Sebaliknya, program ini bisa segera direalisasikan dengan cara mengubah organisasi penerimaan barang impor.

"Tol laut, sebetulnya kalau dipikir berat, ya berat sekali, kalau kita membayangkan kita perlu membangun armada yang banyak, ya bisa lama. Tapi, bisa jadi (dilakukan) dengan cara mereorganisasi," kata Pratikno, saat dijumpai Kompas.com, di Jakarta, Selasa (22/10/2014).

Rektor Universitas Gadjah Mada ini menuturkan, salah satu isu dalam merealisasikan program tol laut adalah kosongnya kapal peti kemas saat kembali ke Pulau Jawa atau Bali. Kosongnya muatan membuat biaya pengiriman dari Jawa-Bali ke wilayah lain semakin besar karena harus membayar biaya pergi-pulang untuk satu kali pengiriman.

Cara untuk menyiasatinya, kata Pratikno, adalah dengan mengembangkan wacana penerimaan barang impor yang saat ini dikirim ke Pulau Jawa menjadi dikirim ke Sabang, Belitung, atau Sorong. Dengan cara ini, kapal-kapal yang semula membawa muatan kosong saat kembali ke Pulau Jawa nantinya dapat membawa barang impor tersebut.

"Jadi, tidak ada lagi barang impor yang masuk ke Jawa-Bali sehingga kapal yang ngirim barang ke wilayah bisa dapat muatan saat kembali ke Jawa," ujarnya.

Wacana ini diakuinya akan menimbulkan pro dan kontra karena harga barang impor bakal melejit. Akan tetapi, perlu juga dipertimbangkan manfaat dan efisiensinya yang dinilai lebih besar.

Misalnya, Pratikno yakin dipindahkannya lokasi penerimaan bahan impor akan menghidupkan pertumbuhan ekonomi di wilayah lain di Indonesia. Cara ini juga ia percaya dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri karena akan dijual dengan harga lebih murah.

"Justru itu akan membantu produk domestik tumbuh. Industri juga akan berkembang, misalnya industri pergudangan dan lainnya," kata Pratikno.