Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: PPP Tetap di KMP dalam Keadaan Susah ataupun Senang

Kompas.com - 10/10/2014, 16:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menegaskan bahwa partainya tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Suryadharma, partainya akan tetap berada di koalisi tersebut dalam keadaan apa pun.

"Tadi saya sudah sampaikan bahwa PPP berada di KMP. Apakah KMP dalam keadaan susah atau senang, baik kalah maupun menang, PPP tetap berada di KMP," kata Suryadharma di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Suryadharma membantah bahwa PPP telah menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat disinggung mengenai tawaran kursi menteri dari Jokowi jika PPP bersedia pindah koalisi, Suryadharma menganggap hal itu sebagai suatu kehormatan.

Meski demikian, menurut tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji itu, jika ada kader PPP yang dipilih Jokowi-Kalla sebagai menteri, maka ia tidak merepresentasikan partai. (Baca: Golkar Anggap Koalisi Merah Putih Tidak Rugi jika Tanpa PPP)

"Itu bukan berarti merepresentasikan partai institusional. Bisa saja Jokowi-Kalla melihat ada seseorang di PPP yang betul-betul cocok mendukung pemerintahannya. Saya rela kalau pilihannya seperti itu," ucap Suryadharma.

PPP sempat kecewa tidak mendapat kursi pimpinan parlemen 2014-2019 dalam paket yang diajukan KMP. Namun, PPP kemudian dapat menerima ketika mereka tidak masuk dalam paket pimpinan DPR. Saat itu, KMP kemudian memilih memberikan kursi wakil ketua DPR kepada Fraksi Partai Demokat (Agus Hermanto).

Namun, ketika kembali tidak masuk dalam paket pimpinan MPR, PPP memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk mengusung paket lain. (Baca: Hasrul Azwar: PPP Capek Jadi "Pengemis" di Koalisi Merah Putih)

Jokowi lalu menjanjikan kursi menteri jika PPP melanjutkan kerja sama dengan Koalisi Indonesia Hebat. (Baca: Jokowi Janjikan Kursi Menteri jika PPP Gabung ke Koalisi Indonesia Hebat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com