Bantah Ahok, Hashim Mengaku dari Dulu Gerindra Tolak Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa Gerindra tidak konsisten dalam pembahasan RUU Pemilu Kepala Daerah. Menurut Hashim, sejak dulu, Gerindra memang tidak setuju pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

"Kita punya manifesto politik sudah enam tahun berlaku dan di dalamnya tidak ada sama sekali pernyataan Gerindra ingin tetap pilkada langsung. Berarti Gerindra bukan tidak konsisten," kata Hashim dalam jumpa pers di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) siang.

Oleh karena itu, Hashim merasa heran apabila alasan Ahok mundur dari Gerindra karena sikap partai yang tidak konsisten. Menurut dia, pernyataan tersebut hanya dibuat-buat.

"Bukti kalau dari dulu kita dukung pilkada langsung mana? Kita enggak pernah berubah karena kita memang tidak pernah ada di situ. Kita berhak untuk ambil kebijakan (mendukung pilkada DPRD), kalau tidak, justru menyimpang dari manifesto," ujarnya.

Hashim menilai, pilkada melalui DPRD tidak menyalahi prinsip-prinsip demokrasi. Pasalnya, negara-negara demokrasi lainnya juga tidak memilih pemimpinnya secara langsung.

"Di Amerika tidak dipilih langsung oleh rakyat. Dia pakai perwakilan di setiap negara bagian dan teritori," ujar Hashim.

Ahok memutuskan keluar dari keanggotaan Gerindra karena tidak setuju dengan Gerindra yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masih mendukung diselenggarakannya pilkada secara langsung.

Namun, kini semua parpol, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.