Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Opsi 34 Kementerian Tak Diutak-atik

Kompas.com - 13/09/2014, 16:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo meminta Tim Transisi mendalami opsi kabinet dengan 34 kementerian. Opsi itu menjadi pilihan dari lima opsi kabinet yang ditawarkan oleh Tim Transisi.

Deputi Tim Transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menjelaskan, pihaknya telah memberikan lima opsi kabinet ke Jokowi pada 28 Agustus 2014 lalu. Lima opsi itu adalah 34 kementerian, 31 kementerian, 29 kementerian, 24 kementerian, dan 20 kementerian.

"Pak Jokowi-JK mendalami opsi 34 kementerian. Arahannya adalah opsi itu tidak diutak-atik dulu. Belum berarti diputuskan, tapi opsi itu sudah dipahami Jokowi-JK untuk kemudian didalami," kata Andi, di Kantor Tim Transisi, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Dalam opsi 34 kementerian itu, kata Andi, ada 19 kementerian saat ini yang akan dipertahankan. Sedangkan enam kementerian diubah nomenklaturnya, enam kementerian hasil penggabungan, dan tiga kementerian baru.

Jokowi meminta Tim Transisi menganalisis lingkaran perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi, sampai pertanggungjawaban program pemerintah. Analisis dilakukan untuk mendeteksi potensi tumpang tindihnya sebuah program yang dijalankan oleh beberapa kementerian.

"Ada tidak yang masih bisa dirampingkan? Ada tidak yang masih bisa diperkuat? itu yang sedang dilakukan untuk diselesaikan 15 September (2014)," ujarnya.

Untuk diketahui, 15 September adalah batas akhir kelompok kerja menjalankan tugasnya membantu Tim Transisi. Ada sekitar 22 topik utama yang akan dilaporkan pada Jokowi sesuai dengan jumlah pokja. Pokja diberi waktu untuk melakukan revisi pada laporannya maksimal sampai 30 September 2014.

Setelah pokja selesai bekerja, maka pekerjaan Tim Transisi sedikit longgar. Pasalnya, penyiapan transisi pemerintahan akan lebih dominan di area politik. Di area ini, Jokowi-JK akan banyak berkomunikasi dengan elite partai politik dan pihak lainnya untuk menentukan komposisi kabinet pemerintahannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com