Koalisi Merah Putih Merasa Hampir Semua Rakyat Dukung Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah jika kebanyakan masyarakat menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD. Menurut dia, perjuangan koalisi Merah Putih yang mendukung perubahan format pemilihan kepala daerah ini mendapat dukungan dari masyarakat luas.

"Banyak yang mendukung kita. Hampir semua rakyat koalisi Merah Putih mendukung dan juga masyarakat yang lain," kata Fadli di di Jakarta, Sabtu (13/9/2014) siang.

Sebelumnya, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan sebanyak 81,25 persen responden memilih agar pilkada tetap secara langsung. (baca: LSI: Mayoritas Masyarakat Setuju Pilkada Langsung)

Menanggapi hal tersebut, Fadli hanya menjawab santai. "Survei survei itu gak jelas lah," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Menurut dia, survei tersebut tidak bisa dijadikan patokan karena masyarakat yang disurvei tidak diberi penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian pilkada lewat DPRD.

"Survei itu sangat subjektif. Hanya ditanya setuju atau tidak. Metodologinya sengaja diarahkan supaya rakyat menolak (pilkada lewat DPRD)," ujar dia.

"Kita ini juga sudah turun ke lapangan, menerima delegasi, mendapat telepon dan masukan dari rakyat," tambah Yandri.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.