Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanda Hamidah Berharap PAN Gabung ke Koalisi Jokowi-JK

Kompas.com - 03/09/2014, 10:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —
Politisi Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah, berharap agar PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Wanda, PAN semestinya terlibat dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

"Karena sudah saatnya kita bersatu mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa dan sebagai partai yang dibentuk di era reformasi, PAN punya tanggung jawab moral untuk menyukseskan Jokowi-JK yang sangat reformis," ujar Wanda melalui pesan singkat, Selasa (2/9/2014), seperti dikutip Antara.

Wanda meyakini, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memiliki pengalaman yang mumpuni dalam pemerintahan dan dapat membantu pemerintahan Jokowi-JK kelak. Menurut Wanda, bisa saja nantinya PAN mengubah arah koalisi dengan mendukung Jokowi-JK.

"Dalam politik, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin (berkoalisi)," kata Wanda.

Wanda menekankan, Jokowi-JK tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan koalisi, yakni koalisi tanpa syarat. Karena itu, kata dia, apabila PAN benar berkoalisi, itu lebih didasari ketulusan untuk mendukung pencapaian janji-janji politik Jokowi-JK selama kampanye.

"Bukan sekadar bagi-bagi kursi menteri," papar pendukung Jokowi-JK ketika pilpres lalu itu.

Sebelumnya, Hatta bertemu Jokowi di rumah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta, Senin (1/9/2014) malam. Namun, baik Jokowi maupun Hatta mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahim. (baca: Bertemu Jokowi, Hatta Mengaku Hanya Ucapkan Selamat)

Setelah itu, Hatta bersama elite Koalisi Merah Putih bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Selasa pagi. (baca: SBY dan Koalisi Merah Putih Tegaskan Akan Jadi Penyeimbang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com