Kompas.com - 02/09/2014, 12:06 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para petinggi partai Koalisi Merah Putih di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/9/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para petinggi partai Koalisi Merah Putih di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/9/2014).
|
EditorSandro Gatra
JAKARTA, KOMPAS.com — Peluang bertambahnya mitra koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tampaknya semakin sulit setelah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, Selasa (2/9/2014) pagi tadi. SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan selanjutnya.

"Saya mendengar Koalisi Merah Putih menjadi bagian mengawal pemerintahan. Istilah teman-teman, sebagai kekuatan penyeimbang. Itulah inti pertemuan hari ini antara saya dan pimpinan parpol Koalisi Merah Putih," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya di Cikeas.

Menurut SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar.

"Saya optimistis bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan baik. Harapan rakyat juga begitu," ucap dia.

Setelah melakukan pertemuan ini, Presiden SBY mengaku akan kembali bertemu dengan ketua umum parpol koalisi yang tidak hadir. Ketua umum parpol, kata SBY, tidak bisa hadir karena banyak yang sedang berada di luar negeri.

Kubu Jokowi-JK merasa membutuhkan tambahan parpol di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Pasalnya, koalisi Jokowi-JK masih minoritas di parlemen.

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Hanura. Jika dijumlah, koalisi tersebut didukung 207 kursi DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Koalisi Merah Putih didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jika dijumlah, koalisi tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.

Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir. (Baca: Arahan SBY, Demokrat Lebih Bermartabat Jadi Penyeimbang)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.