Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sampaikan Ancaman Taufik kepada Hakim Konstitusi

Kompas.com - 11/08/2014, 09:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta majelis hakim konstitusi mencatat keberatan pihaknya mengenai adanya ancaman yang diterima KPU dari Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Permintaan itu disampaikan pengacara KPU Adnan Buyung Nasution saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Senin (11/8/2014).

"Kami ingin melaporkan, walaupun peristiwa ini di luar persidangan, ada orang namanya M Taufik, dia Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, melakukan ancaman (kepada KPU) secara terbuka. Saya lihat sendiri," kata Adnan.

Menurut Adnan, ancaman yang dilakukan Taufik merupakan perbuatan tercela yang menghina peradilan dan menghina segenap bangsa. Ia meminta hakim MK mencatat keberatan pada ancaman tersebut dan mendesak kuasa hukum Prabowo-Hatta untuk menertibkan para pendukungnya.

Adnan melanjutkan, ancaman dari Taufik itu telah dilaporkan kuasa hukum KPU ke Mabes Polri, Jakarta, Minggu (10/8/2014) malam. Ia berharap masalah ini segera selesai dan tak ada pihak yang melakukan tindakan serupa (baca: Ketua DPD Gerindra Ajak Massa Prabowo Tangkap Ketua KPU).

Menjawab itu, kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengatakan, ancaman yang dilakukan Taufik itu berada di luar kewenangannya. Meski keberatan dari kuasa hukum KPU dicatat oleh majelis hakim konstitusi, ia berharap keberatan tersebut tak dijadikan materi persidangan (baca: Ketua DPP Gerindra Jakarta Kembali Ancam Tangkap Ketua KPU).

"Itu di luar wewenang kami karena konteksnya di luar persidangan," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim konstitusi Hamdan Zoelva meminta semua pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait untuk menjaga berlangsungnya persidangan agar berjalan baik. Ia meminta semua pihak, termasuk masyarakat dan simpatisan, untuk berjalan sesuai rel konstitusi yang berlaku.

"Saya ingatkan semua untuk menjaga sidang ini agar berlangsung damai dan aman, termasuk menjaga kehormatan semua pihak. Ruang sidang peradilan ini adalah ruang sidang paling beradab," ujar Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com