KPU Seharusnya Hadirkan Perwakilan PPLN untuk Jelaskan Daftar Pemilih Khusus

"DPK-nya (pileg) luar negeri seharusnya sudah dimasukkan DPT (pilpres). Mengapa ada lagi DPKTb? Ini agak kesulitan jawaban dari Pokja PPLN karena terbatas dari info yang didapatkan. KPU seharusnya menghadirkan dari 130 (negara), minimal 1 orang agar mampu dijawab oleh PPLN," ujar Nasrullah, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Akhirnya, kata Nasrullah, pertanyaan-pertanyaan tak berjawab dan hanya menjadi catatan pleno rekapitulasi luar negeri. Ia mengatakan, KPU seharusnya segera mengontak PPLN agar mendapatkan jawaban pasti. Hal ini terkait pertanyaan saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di mana sebanyak 2.444 orang warga negara Indonesia (WNI) di Melbourne, Australia, tercatat berniat menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan paspor atau tercatat pemilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Kejadian yang sama juga terjadi di Malaysia dan Los Angeles.

"Sikap antusiasme juga (berpengaruh). Yang selama ini tidak terdaftar di DPT, karena antusiasme mereka terhadap pilpres, karena figur misalnya, membuat mereka tiba-tiba datang menggunakan hak pilih," jelas Nasrullah.

Nasrullah mengatakan, kehadiran perwakilan PPLN setidaknya akan menjelaskan apa yang terjadi selama proses pemilu di masing-masing negara. 

"Mahasiswa kita ke sana. Ada dari Politeknik Makassar. Mau enggak mau menggunakan hak pilih lewat DPKTb," kata Nasrullah.

Ia juga mengatakan, sebelumnya mahasiswa ini meminta agar dapat memilih melalui pos, tetapi administrasinya mengalami keterlambatan sehingga mereka mencoblos di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di kedutaan besar.