Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Periksa Tim Jokowi-JK Pelapor Fahri Hamzah

Kompas.com - 02/07/2014, 19:06 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi Komite Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (2/7/2014), memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengklarifikasi laporannya terkait cuit "Jokowi Sinting". Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Fahri Hamzah melalui kicauan di akun Twitter miliknya.

"Kami mengklarifikasi kicauan Fahri yang mengatakan Jokowi sinting karena membuat kesepakatan dengan santri di Malang mengenai Hari Santri," ujar Ketua Tim Advokasi Jokowi-JK, Mixil Mina Munir, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Ia mengatakan, pihaknya memberi keterangan dengan menjawab 13 pertanyaan yang diajukan pihak Bawaslu. Menurut Mixil, anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menanyakan, siapa yang dirugikan oleh Fahri melalui cuitannya yang diposting Jumat (27/6/2014) lalu.

"Kata sinting siapa saja yang tersinggung? Yang tersinggung adalah tim pendukung, relawan dan para santri," kata Mixil.

Dia mengatakan, Fahri dilaporkan karena diduga menghina Jokowi.

Sebelumnya, tim Jokowi-JK melaporkan Fahri Hamzah ke Bawaslu, Senin (30/6/2014) lalu. Kicauan anggota Komisi III DPR itu dianggap menyerang Jokowi. Cuit tersebut dilayangkan melalui akun twitter Fahri, @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB.

Kicauan itu berbunyi, "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com