Mahfud: Yang Dibilang Fahri Sinting Itu Gagasannya, Bukan Orangnya

Kompas.com - 01/07/2014, 16:06 WIB
Fahri Hamzah. KOMPAS/PRIYOMBODOFahri Hamzah.
Penulis Febrian
|
EditorI Made Asdhiana
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, menilai bahwa tanggapan beberapa pihak terhadap ocehan Fahri Hamzah melalui jejaring media sosial sudah salah persepsi. Mahfud menganggap, yang dibilang sinting oleh politisi Partai Keadilan Sosial itu adalah gagasan dari capres nomor urut dua, Joko Widodo, yang ingin menjadikan tanggal 1 Muharam sebagai hari santri.

"Yang saya baca tuh tidak bilang Jokowi sinting, tetapi gagasannya, bukan orang," ucap Mahfud di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Mahfud juga menilai, ide Jokowi yang ingin menjadikan 1 Muharam sebagai hari santri hanyalah sebagai bahan kampanye semata karena 1 Muharam sudah jelas ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Mahfud juga menampik ocehan Fahri yang dianggap sudah melecehkan para santri. "Saya ini santri, nggak ada merasa dilecehkan," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sebelumnya, anggota tim pemenangan nasional Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, dinilai telah melakukan penghinaan terhadap para santri dan pesantren. Penilaian tersebut  disampaikan Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar. Marwan menyikapi pernyataan Fahri melalui akun Twitter-nya  @Fahrihamzah, yakni "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!".

Marwan menilai pernyataan Fahri itu ibarat tantangan perang terbuka kepada kiai, pesantren, dan santri yang menyambut gembira janji Jokowi bahwa 1 Muharam adalah Hari Santri.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X