Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poempida: "Drone" Jokowi Bukan untuk Perang

Kompas.com - 26/06/2014, 10:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah, menampik drone atau pesawat tanpa awak yang akan dicanangkan capres Joko Widodo digunakan untuk berperang. Ahli aeronautika ini mengatakan, drone dapat digunakan untuk memudahkan pemantauan geografis dan meminimalisasi pencurian aset negara.

"Dalam konteks Jokowi, drone itu dibeli tentu bukan dimaksudkan untuk berperang, melainkan mengamankan wilayah maritim Indonesia yang selama ini kekayaan alamnya dijarah orang asing," ujar Poempida dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/6/2014).

Poempida menjelaskan, penggunaan drone akan meminimalisasi kerugian negara atas eksploitasi sumber daya alam ilegal yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun per tahun. Drone akan berfungsi sebagai "mata-mata" untuk mengawasi situasi darat maupun permukaan laut.

Poempida mengatakan, drone tersebut akan dilengkapi kamera canggih yang mampu memperbesar gambar hingga 200 kali sehingga pergerakan sekecil apa pun akan terpantau.

Dalam suatu diskusi di Jakarta, mantan politisi Golkar itu menjelaskan, ukuran drone sekitar satu per delapan dari ukuran pesawat tempur biasa. Harganya pun, kata Poempida, relatif murah, yakni Rp 20 miliar per unit, tergantung pada perlengkapan yang dipasang pada drone tersebut. "Hitung-hitungan saya, kalau Jokowi serius, akan ada 100 drone kita sebar yang meng-cover seluruh wilayah. Dibandingkan dengan potensi kehilangan sumber daya, ini lebih murah," ujarnya.

Poempida menyebutkan keuntungan Indonesia menggunakan drone, seperti memantau lokasi-lokasi yang rawan terjadi pencurian sumber daya alam, mendeteksi hutan gundul, dan juga membedakan sumber daya mineral. "Malam hari bisa night vision, jadi di daerah perbatasan bisa dikontrol kapan saja," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com