Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: "Drone" Itu Alat untuk Membunuh, Tidak Tepat Digunakan

Kompas.com - 25/06/2014, 17:04 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer asal Universitas Muhammadiyah Malang, Muhajir Effendi, mengatakan, ide calon presiden Joko Widodo untuk menggunakan pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan Indonesia dinilai kurang tepat. Pasalnya, kata dia, drone adalah pesawat untuk membunuh musuh.

"Drone lebih cocok untuk operasi militer, terutama untuk serangan darat atau ground attack, bukan untuk wilayah perairan," kata Muhajir saat dihubungi, Rabu (25/6/2014).

Dia pun menambahkan, untuk menjaga perairan, Indonesia sebaiknya menggunakan kapal pengangkut dan pendarat pesawat (aircraft carrier and landing ship). Kapal ini, ujar Muhajir, nantinya dilengkapi pesawat intai dan pesawat tempur yang memiliki kemampuan short take off and vertical landing (STOVL).

Menurut Muhajir, pengamanan perairan tidak terkait dengan perang, tetapi pengamanan jalur. Fungsi drone, ucap dia, bukan untuk menangkap pelanggar hukum.

"Tidak perlu alat pembunuh seperti drone. Tapi yang penting alat untuk mengintai, menyergap, dan mengeksekusi. Lalu ditangkap dan diadili," imbuhnya.

Sebelumnya, calon presiden Indonesia Joko Widodo ingin mengandalkan pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia.

Jokowi menyebutkan, drone itu akan ditempatkan untuk memantau wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pusat pengoperasiannya dapat dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Penggunaan drone, kata Jokowi, juga dapat difungsikan sebagai alat pertahanan ekonomi maupun keamanan. Ada tiga tujuan dari pengoperasian pesawat nirawak itu, yakni sebagai fungsi pertahanan, untuk mengawasi praktik pencurian ikan, dan mengawasi pencurian kayu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com