Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses: Dukungan Jokowi Sejalan dengan Dukungan Dubes Palestina

Kompas.com - 23/06/2014, 21:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto menilai, dukungan Jokowi terhadap kemerdekaan Palestina yang disampaikan dalam debat ketiga capres, Minggu (22/6/2014), merupakan dukungan yang serius.

"Dukungan yang diberikan Jokowi pun secara hampir bersamaan sejalan dengan dukungan yang diberikan Dubes Palestina terhadap Jokowi. Tangan-tangan Tuhan telah mempertemukan spirit pembebasan tersebut sejalan dengan ketaatan Jokowi pada konstitusi di mana kemerdekaan adalah hak segala bangsa," kata Hasto melalui siaran pers, Senin (23/6/2014).

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi kritikan yang dilontarkan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon. Sebelumnya, Fadli menilai, dukungan Jokowi terhadap kemerdekaan Palestina hanya retorika karena sejak awal Indonesia memang memiliki komitmen untuk k earah sana.

"Kritik Fadli Zon terhadap kebijakan Jokowi yang menempatkan dukungannya secara penuh pada kemerdekaan Palestina dalam pengertian yang sebenar-benarnya lebih sebagai bentuk ketidakmampuan Tim Prabowo-Hatta di dalam mendorong jagonya untuk tampil prima dlm debat sebagai panggung besar demokrasi," ujar Hasto.

Hasto mengkritik balik penampilan Prabowo yang lagi-lagi menyinggung masalah kebocoran dalam debat.

"Atas ketidakmampuan menggunakan momentum tersebut, karena yang dipikirkan Pak Prabowo selalu bocor, bocor, dan bocor, maka sebaiknya Fadli Zon melakukan introspeksi, daripada menyalahkan pihak lain yang tampil dengan baik sebagaimana ditunjukkan Jokowi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com