Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Elektabilitas Jokowi Turun karena Serangan Kampanye Hitam

Kompas.com - 15/06/2014, 15:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan selisih elektabilitas calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto kian mengecil menjelang pemilu presiden. Menurunnya elektabilitas Jokowi disebut dampak dari kampanye hitam terhadap politisi PDI Perjuangan itu.

"Kini selisih di antara kedua capres hanya sekitar 6 persen. Salah satu penyebabnya ialah isu negative campaign, bahkan black campaign terhadap Jokowi, yang ikut memengaruhi persepsi publik," kata Adjie dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Adjie menambahkan, penyebab lainnya, setelah pemilu legislatif, belum ada hal baru yang dilakukan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014. Jokowi hanya terlihat lebih banyak melakukan blusukan.

Di sisi lain, ia mengatakan, elektabilitas Prabowo meningkat akibat citra strong leadership yang ditampilkan. Menurut Adjie, citra tersebut diharapkan masyarakat karena mereka kecewa dengan gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, ia melanjutkan, fleksibilitas dan kekuatan Prabowo dalam membangun komunikasi terhadap elite parpol dianggap cukup berhasil. Hal itu terlihat dari banyaknya sejumlah tokoh vote getter  yang pindah ke gerbong Prabowo.

"Mesin politik itu seperti Golkar, Demokrat, Hary Tanoe yang punya stasiun TV, dan Rhoma Irama yang punya banyak massa," ujarnya.

Dari hasil survei LSI, elektabilitas Jokowi sebesar 45 persen dan Prabowo sebesar 38,7 persen per Juni 2014. (baca: Prabowo Terus Naik, Selisih Elektabilitas dengan Jokowi Terpaut 6 Persen)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com