Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Wilayah Indonesia Harus Dipertahankan Mati-matian

Kompas.com - 05/06/2014, 19:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAYAPURA, KOMPAs.com - Calon presiden Joko 'Jokowi' Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mati-matian mempertahankan wilayah yang masuk ke dalam tapal batas NKRI.

"Kalau lapangan mengatakan itu milik kita, ya harus dipertahankan mati-matian," ujar Jokowi di Hotel Aston, Jayapura, Kamis (5/6/2014).

Jokowi menegaskan bahwa tapal batas yang dimiliki Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya menjadi patokan jika ada sengketa wilayah dua negara.

Jangan sampai, lanjut gubernur non-aktif DKI Jakarta tersebut, kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di kawasan perairan Kalimantan, terulang kembali di masa kini.

"Saya memang belum masuk ke materialnya kayak apa. Tapi kalau dipastikan masuk di kita ya harus minta," lanjut Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, TNI Angkatan Laut menghentikan pembangunan mercusuar yang diduga dilakukan Malaysia di Tanjung Datuk. Tanjung Datuk adalah wilayah abu-abu karena belum ada kesepakatan dua negara tentang kepemilikan daerah itu.

Pembangunan mercusuar itu pertama kali dideteksi oleh kapal negara dan kapal navigasi dari dinas perhubungan laut, pekan lalu. Temuan dilaporkan ke TNI dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan satu kapal perang dan pesawat udara.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, Indonesia dan Malaysia akan mengadakan joint verification untuk menentukan tapal batas wilayah di Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com