Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Selebrasi Simpatisan Jokowi-JK di KPU, Bawaslu Panggil Sekjen KPU

Kompas.com - 03/06/2014, 09:40 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Rahman Hakim untuk diperiksa terkait diputarnya lagu "Jokowi-JK" menggunakan pengeras suara KPU pada saat rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden di Gedung KPU, Minggu (1/6/2014). Arief dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas rumah tangga KPU.

"Terkait insiden di halaman KPU pada pengundian nomor urut, terdengar lagu dari salah satu pasangan calon presiden, Bawaslu akan memanggil Sekjen KPU. Sekjen dianggap orang yang paling bertanggung jawab dari sisi rumah tangga KPU," ujar Anggota Bawaslu Nasrullah di Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Nasrullah mengatakan, Bawaslu memerlukan keterangan mengenai kronologi pengeras suara KPU digunakan untuk memutar lagu yang berisi salah satu pasangan calon peserta pilpres.

Sebelumnya, tim advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima ke Bawaslu. Aria disebut memimpin tim kampanye pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang memutar lagu tersebut.

Pelaporan itu berawal dari peristiwa yang terjadi di halaman Gedung KPU, Minggu (1/6/2014). Pendukung Prabowo-Hatta nyaris terlibat bentrok dengan pendukung Jokowi-JK. Hal itu dipicu aksi selebrasi yang dilakukan pendukung Jokowi-JK.

Pantauan Kompas.com, kejadian itu berawal saat Ketua KPU Husni Kamil Manik mengumumkan nomor urut pasangan capres-cawapres. Tiba-tiba pendukung Jokowi-JK yang berada di halaman Gedung KPU mengeluarkan papan nomor urut 2 dengan gambar wajah Jokowi-JK.

Dengan mengenakan pakaian adat berbagai daerah, para pendukung Jokowi-JK itu kemudian melakukan selebrasi dengan cara menari. Tarian itu diiringi lagu "Yovie and Friends - Wa E Wa E O (Kita Bisa)" yang sengaja diputar melalui pengeras suara milik KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com