Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Akan Lengkapi Syarat ke KPU Pekan Ini

Kompas.com - 20/05/2014, 16:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan segera memenuhi semua syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Hasto, syarat pendaftaran yang belum dipenuhi oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla bukanlah syarat yang sulit untuk dipenuhi. Hasto menjelaskan, sesuai laporan yang diterimanya, salah satu syarat yang belum dipenuhi oleh Jokowi-Kalla adalah mengenai dokumen susunan tim kampanye. Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum, semua pasangan capres-cawapres harus menyertakan dokumen tersebut saat mendaftar.

"Akan segera diserahkan ke KPU, tim kampanye nanti juga akan mengurus dan pekan ini bisa diselesaikan," kata Hasto, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Di lokasi yang sama, Jusuf Kalla mengakui bahwa ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi saat mendaftar sebagai peserta pilpres ke KPU. Ia mengaku memerlukan waktu untuk segera memenuhi semua prasyarat yang ditentukan. "Dari KPU diberi waktu seminggu, kan baru diumumkan (sebagai cawapres), jadi perlu waktu seminggu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa Jokowi masih kurang menyertakan tiga dokumen, dan Kalla sembilan dokumen yang disyaratkan. Dari seluruh dokumen itu, dua di antaranya adalah dokumen kesehatan dari Jokowi dan Kalla. Hadar mengatakan, KPU masih memberi kesempatan kepada partai politik dan mitra koalisi yang mengusung Jokowi-Kalla hingga 27 Mei 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com