Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum: Demokrat Terbuka untuk Partai Manapun, Apalagi PDIP

Kompas.com - 27/04/2014, 08:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun mengatakan, partai itu terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun termasuk dengan PDI-Perjuangan. Menurutnya, akan lebih baik jika terjadi rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antara Demokrat dengan PDIP.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDI-P memposisikan diri sebagai partai oposisi yang berada di luar pemerintahan.

"Statement rekonsiliasi juga positif. Rekonsilisi terminologi kebaikan, untuk kepentingan bangsa dan negara sangat penting. Untuk siapa saja terbuka, apalagi dengan PDIP," kata Jhonny dalam suatu perbincangan dengan media di Jakarta, Sabtu (26/4/2014) malam.

Kendati berseberangan dalam pemerintahan, menurut Jhonny, Demokrat tetap menganggap hubungan dengan PDIP sama seperti hubungannya dengan partai-partai lain.

"Tapi memang dalam 10 tahun partai kita berkuasa seolah-olah pandangan masyarakat tertentu adanya partai PDIP oposisi, haknya juga kontrol bangsa dan negara seolah-olah Demokrat dan PDIP hubungannya tidak seperti partai lain, tetapi bagi Demokrat sesungguhnya tidak seperti itu," tuturnya.

Jhonny mengatakan, Demokrat akan menyambut upaya rekonsiliasi hubungan dengan PDIP demi kepentingan bangsa dan negara. Arahan untuk membuka kerjasama dengan semua parpol, termasuk PDI-P juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu.

Yudhoyono, dalam rapat di Cikeas itu,  juga meminta para ketua DPD yang hadir menyampaikan pandangannya mengenai strategi koalisi yang paling memungkinkan bagi Demokrat. Menurut Jhonny, saran yang disampaikan DPD bervariasi, mulai dari berkoalisi dengan PDI-P,  Gerindra,  Golkar, hingga membentuk poros partai-partai tengah.

"Demokrat dalam bentuk koalisi capres dan cawapres yang terjadi, Demokrat ke mana saja sangat mungkin apakah koalisi dengan PDIP, mungkin, Gerindra mungkin, bahkan untuk membentuk poros baru juga mungkin. Namun kami tunggu hasil perhitungan resmi perolehan kursi Demokrat di DPR dan suaranya berapa," tutur Jhonny.

Mengenai kemungkinan Demokrat membentuk poros koalisi keempat dengan partai-partai tengah, Jhonny mengatakan hal itu baru sebatas opsi pemikiran yang masuk dalam pembahasan dengan ketua-ketua DPD. Jhonny enggan menyebut jumlah DPD yang menginginkan Demokrat membentuk poros keempat.

"Tidak ada presentase, bicaranya kemungkinan-kemungkinan, masih dalam konteks opsi-opsi pemikiran, kami menunggu hasil resmi pemilu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com