Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"May Day", KSPI Umumkan Capres Pilihan Buruh

Kompas.com - 25/04/2014, 04:16 WIB
Agita Tarigan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengumumkan kandidat bakal calon presiden (capres) pilihan para buruh pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2014. Capres menurut KSPI harus memenuhi 10 kriteria, berupa tuntutan para buruh, yang sudah mereka tentukan.

“Pada perayaan May Day nanti, buruh akan menyatakan sikap untuk memberikan dukungannya kepada calon presiden 2014,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, melalui pesan singkat, Kamis (24/4/2014). Dia memastikan pula capres yang memenuhi kriteria tersebut akan mendapatkan dukungan penuh dari para buruh.

Ditemui terpisah, Sekjen KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, semua calon dari masing-masing partai telah bertemu dan melakukan komunikasi dengan KSPI dan sejumlah buruh. Dari pertemuan-pertemuan itu, ujar dia, sudah ada gambaran tentang bakal capres pilihan para buruh.

Namun, kata Rusdi, belum ada nama yang sudah diputuskan akan menjadi pilihan KSPI dan buruh. "Masih ada beberapa pertemuan lagi ke depan, untuk menyatukan nama capres yang dianggap akan dapat memberikan hak buruh," ujar dia. Rusdi berharap 44 juta buruh di Indonesia akan dapat menentukan capres yang tepat. 

Sebelumnya, KSPI dengan sejumlah perserikatan buruh telah melaksanakan konsolidasi pra-May Day 2014, Kamis. Konsolidasi bertujuan menyambut May Day pertama dalam sejarah Indonesia yag ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Adapun kriteria para buruh untuk bakal capres yang akan berlaga pada Pemilu Presiden 2014 adalah kandidat yang dapat memenuhi 10 tuntutan seperti berikut ini:
1. Naikkan upah minimal pada tahun 2015 sebesar 30 persen.
2. Buruh tolak penangguhan upah minimum.
3. Jalankan jaminan pensiun bagi buruh di perusahaan swasta pada Juli 2015.
4. Jalankan jaminan kesehatan pada buruh.
5. Hapus outsourcing BUMN.
6. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga dan revisi UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
7. Cabut UU Ormas dan ganti dengan RUU Perkumpulan.
8. Angkat pegawai dan guru honorer jadi pegawai negeri sipil, serta subsidi Rp 1.000.000 per orang setiap bulan dari APBN untuk honorer.
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh.
10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan sediakan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Nasional
Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasional
PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

Nasional
Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com