PDI-P Sebut Pengusungan Jokowi Mirip Perjuangan Tahun 1998

Ketika itu, kata dia, PDI-P telah berhasil berjuang untuk mengalahkan rezim otoriter Soeharto. Kali ini, sebutnya, PDI-P juga sedang berjuang untuk mengalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menganut ekonomi neo-liberal.

"Masyarakat sendiri yang bilang kalau pengusungan Jokowi ini merupakan gerakan arus bawah jilid kedua. Kalau dulu yang dihadapi rakyat ialah rezim pemerintah yang otoriter. Sekarang yang dihadapi adalah sistem ekonomi neo-liberal," kata Hasto di sela-sela kegiatan kampanye PDI-P di Tabanan, Bali, Sabtu (22/3/2014).

Sistem ekonomi neo-liberal seperti sekarang ini, kata dia, hanya berpihak kepada masyarakat menengah keatas. Sementara itu, bagi masyarakat menengah kebawah, sistem ini akan semakin mempersulit.

"Ekonomi kita jadi kacau, kesenjangan semakin besar, untuk produk seperti beras saja kita harus impor," ujar dia.

Oleh karena itu, dengan sikap PDI-P yang selalu memprioritaskan wong cilik, dia yakin sistem ekonomi neo-liberal itu nantinya bisa diubah. Ekonomi nantinya, kata dia, akan memperhitungkan orang-orang menengah ke bawah untuk menjadi prioritas utama.

"Apalagi kita semua tahu kalau Capres PDI-P Pak Joko Widodo itu sangat merakyat dan peduli rakyat kecil sekali kan. Itu sudah tidak perlu diragukan lagi," ujarnya.

Megawati resmi menetapkan Jokowi sebagai capres PDIP. Ia meminta semua mesin politik PDI-P mendukung keputusannya.

Jokowi menyatakan, kesiapannya menjalankan mandat Megawati, dan mulai tampil sebagai juru kampanye nasional untuk partai berlambang banteng tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI- P Hasto Kristiyanto mengatakan, cawapres untuk Jokowi baru akan diputuskan setelah pileg.

Calonnya bisa berasal dari kalangan mana saja, yang penting memiliki platform sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh PDI-P.