Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Masuk Akal, Alasan Boediono Tolak Panggilan Timwas Century

Kompas.com - 07/02/2014, 18:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mengaku dapat menerima penolakan Wakil Presiden Boediono untuk memenuhi panggilan Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century. Penolakan itu telah disampaikan Boediono melalui surat.

Priyo menjelaskan, dalam suratnya, Boediono menyatakan menolak hadir karena merasa sudah cukup memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Boediono juga menolak hadir karena khawatir akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Beliau pernah menulis surat kepada DPR untuk tidak berkenan hadir dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal. Saya kira biarkan semuanya berproses saja secara alamiah," kata Priyo di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, DPR memang memiliki kewenangan untuk menghadirkan pihak yang dianggap diperlukan dalam pembahasan suatu kebijakan atau masalah. Namun, menurut Priyo, pihak yang diminta hadir juga berhak menolak jika memiliki alasan logis.

"Kalau alasannya sejauh ini bisa diterima, ya enggak masalah," ujarnya.

Saat diminta pendapat mengenai adanya dukungan dari sejumlah tokoh nasional agar Timwas Century memanggil Boediono, Priyo menolak berkomentar. Baginya, semua pendapat yang meminta Boediono perlu hadir dan memberikan klarifikasinya kepada timwas juga perlu diberikan dukungan.

"Ikutilah suara alam, kalau tokoh-tokoh menyarankan itu, itu jauh lebih baik. Saya sendiri tidak dapat berkomentar apa pun," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Timwas Century sepakat memanggil Boediono untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan memberikan FPJP kepada Bank Century. Boediono telah diperiksa KPK dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com