Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Analisis Kacamata Lorenzo yang Dilaporkan Jokowi

Kompas.com - 22/01/2014, 21:02 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan analisis terhadap kacamata yang dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kacamata itu diterima Jokowi dari pebalap MotoGP asal Spanyol Jorge Lorenzo.

"Masih kita analisa," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono melalui pesan singkat, Rabu (22/1/2014).

Giri menambahkan, analisis akan dilakukan kurang dari 30 hari atau satu bulan. Setelah itu akan diputuskan apakah kacamata itu masuk barang gratifikasi atau tidak. "Kurang dari 30 hari," katanya. 

Jika ada unsur gratifikasi, kata Giri, kacamata itu akan disita negara. Namun, jika tidak, barang tersebut akan dikembalikan kepada Jokowi. 

Kacamata bermerek Hawker tersebut diserahkan Jokowi kepada KPK melalui stafnya pada Senin (20/1/2014). Jokowi sendiri mengaku tidak mengetahui nilai kacamata tersebut. Namun, dari bentuk fisiknya, Jokowi menduga harga kacamata tersebut sangat mahal. Terlebih lagi, kacamata itu diberikan oleh pebalap internasional. 

"Nggak ngerti harganya sih, kelihatannya sangat bagus, mungkin miliaran. Saya serahin. Jumat dikasih, Senin saya serahin," kata Jokowi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga mengaku bahwa kacamata yang masih terbungkus kardusnya itu hanya akan dipajang seandainya ia tidak menyerahkannya ke KPK. Sehari-hari, Jokowi juga mengaku tidak menggunakan kacamata. Kacamata itu diserahkan Lorenzo seusai bersepeda dengan Jokowi di Jakarta pada 17 Januari lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com