Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Usut Kemenangan Atut-Rano dalam Pilgub Banten

Kompas.com - 20/01/2014, 16:45 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2011. Dalam pilgub tersebut, Atut Chosiyah bersama pasangannya Rano Karno keluar sebagai pemenang. Pada Senin (20/1/2014), KPK memeriksa mantan calon wakil gubernur Banten Irna Narulita Dimyati.

Seusai diperiksa, Irna mengaku diajukan sejumlah pertanyaan oleh tim penyidik KPK terkait Pilgub Banten 2011 yang dia ikuti. Saat itu Irna maju sebagai calon wagub mendampingi Wahidin Alim.

"Sepanjang kenal dengan Pak Akil dan Pak Wawan dan proses MK di Pilgub Banten 2011," kata Irna di Gedung KPK, Jakarta, seusai diperiksa sebagai saksi bagi mantan Ketua MK Akil Mochtar dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Kepada wartawan, Irna mengaku tidak kenal dekat dengan Akil dan Wawan. Irna mengaku hanya berhubungan dengan Akil dalam persidangan sengketa Pilgub Banten yang dia ajukan ke MK 2011 lalu.

Pasangan Wahidin-Irma dan pasangan calon lainnya, yakni Jazuli Juwaini dan Makmun Muzaki, sama-sama menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Banten yang memenangkan pasangan Atut dan Rano. Kedua pasangan itu meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Namun, gugatan kedua pasangan tersebut ditolak MK. Ketika itu, sidang putusan sengketa Pilkada Banten dipimpin Ketua MK Mahfud MD (sekarang mantan).

Hari ini, Irna mengatakan bahwa pihaknya menemukan banyak kecurangan dalam proses pemungutan suara yang memenangkan Atut dan Rano. "Kami hanya menghadirkan saksi dan barang bukti yang sejauh ini KPK lembaga terhormat. Kecurangan menurut versi kami banyak," katanya.

Namun, Irna tidak merinci kecurangan yang dimaksudnya tersebut. Saat ditanya apakah dia menemukan adanya dugaan suap yang diberikan tim Atut-Rano demi memenangkan sengketa Pilkada Banten di MK, Irna enggan menjawab. Dia juga tidak menjawab saat ditanya apakah ada informasi mengenai aliran dana Bansos Banten untuk memenangkan pihak Atut dan Rano dalam sengketa di MK.

"Tanyakan ke penyidik saja, takut saya salah bicara," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya menyatakan bahwa KPK menduga bahwa sengketa Pilkada Banten yang juga ditangani Akil sekitar 2011 bermasalah. KPK tak hanya mengusut sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas.

Selain diduga menerima suap terkait sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas, Akil diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait sengketa pilkada lainnya yang belum diungkapkan jelas oleh KPK. Bukan hanya itu, KPK juga menjerat Akil dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Akil, KPK telah memeriksa Jazuli dan Rano. Seusai diperiksa, keduanya juga mengaku diajukan pertanyaan seputar beberapa hal, termasuk sengketa Pilkada Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com