Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poligami dan Gaya Hidup Mewah Elite PKS Disindir

Kompas.com - 07/01/2014, 16:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat kritikan dan sindiran dari beberapa peneliti Universitas Indonesia (UI) dalam acara diskusi yang dilaksanakan Center for Election of Political Party (CEPP) di kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (7/1/2014). Gaya hidup mewah dan poligami sejumlah elite PKS disorot.

"PKS sebelumnya cukup banyak dapat kursi, tapi tahun 2014 ini rasanya PKS turun. Kenapa? Ini karena masalah Presiden PKS, belum lagi elite PKS yang hidup mewah dan berpoligami," ujar peneliti demografi UI, Aziz Azizah.

Azizah mengaku mulanya tak mempersoalkan poligami. Dia bahkan meminta sang suami untuk berpoligami. Namun, sang suami menolak. Azizah melihat saat ini motif kaum pria berpoligami lantaran sudah memiliki banyak uang. Hal tersebut, sebutnya, terjadi di sejumlah elite PKS.

"Pragmatisme PKS sangat kental. Laki-laki itu kalau punya uang, rumah baru, inginnya punya istri baru. Kalau ada perempuan yang mau poligami, rasa cintanya tidak tulus kepada Anda," imbuhnya.

Peneliti lain dari Lembaga Demografi UI, Abdillah Ahsan, menyatakan, poligami tak masalah asalkan tidak memengaruhi ledakan penduduk. Namun, isu poligami yang belakangan dikaitkan dengan PKS ini seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh PKS.

"Ayam Bakar Wong Solo karena pemiliknya poligami, dia bercabang, akhirnya mati. Kami tak ingin PKS seperti itu," kata Abdillah.

Presiden Direktur CEPP Husnul Mar'iyah pun menanggapi isu poligami ini. Jika menjadi presiden, Anis Matta seharusnya juga memikirkan berapa besar uang negara yang harus dihabiskan untuk keperluan negara.

"Kalau istri dua, anaknya ada 25 orang. Berapa banyak paspampresnya? Siapa yang bayar? Kan APBN, dan ini jadi persoalan," ujar Husnul.

Seusai acara, Anis menjawab santai soal sindiran sejumlah akademisi UI itu. Menurutnya, poligami adalah pilihan individu. "Terserah pada individu apakah pilihan pribadi seperti ini bisa diterima atau tidak. Kalau bisa terima, ya silakan saja," ujar politisi dengan dua istri tersebut.

Di dalam diskusi, Anis juga sempat menyinggung sedikit soal poligami. Ia membandingkan China yang menerapkan kebijakan satu anak. "Sekarang China mulai berpikir. Melihat pertumbuhan ekonomi yang ada, ternyata mereka butuh sumber daya manusia yang lebih banyak," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com