Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reaksi Istana soal Keterlibatan Sepupu SBY dalam Kasus Hambalang

Kompas.com - 15/12/2013, 08:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Widodo Wisnu Sayoko, disebut Bu Pur (saksi kasus Hambalang), sebagai sepupu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membantu kontrak tahun jamak proyek Hambalang. Pihak Istana menolak mengomentari hal tersebut. 

"Biarkan saja pengadilan yang putuskan dan proses itu," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, saat ditanya soal sosok Widodo saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12/2013).

Tak puas dengan jawaban Julian, wartawan kembali mencecar soal kebenaran sosok Widodo yang disebut sebagai sepupu SBY. Julian mengaku bingung dan berkilah, terlalu banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya meski semua wartawan fokus bertanya soal Widodo.

Setelah ditanya berkali-kali, Julian tetap tak mau menjawab lugas. Dia memilih menyerahkan kasus Hambalang ini pada proses hukum yang sedang berjalan.

"Jadi kami ikuti saja. Kami hormati apa yang berjalan, sebagaimana yang memang harus dilakukan pengadilan. Saya tidak perlu komentari. Cari isu substansial-lah, hal-hal kayak begitu masak ditanyakan ke saya," ujar Julian menyudahi wawancara.

Sepupu SBY

Sylvia Sholeha alias Bu Pur mengatakan, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Deddy Kusdinar mengenal seseorang bernama Widodo Wisnu Sayoko. Menurutnya, Widodo adalah sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Widodo siapa?" tanya Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (10/12/2013).

"Sepupunya Bapak," jawab Bu Pur.

"Bapak siapa?" tanya hakim lagi.

"Pak SBY," jawab Bu Pur.

Dalam kasus ini, Widodo disebut ikut membantu pengurusan kontrak proyek Hambalang menjadi tahun jamak (multiyears) sebesar Rp 2,5 triliun. Widodo, saat bersaksi di sidang Hambalang, mengaku pernah mengikuti rapat bersama pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kementerian Keuangan. Namun, Widodo mengaku hanya datang karena diajak atasannya, Arif Gunawan alias Arif Gundul, dan membantah ikut pembahasan anggaran proyek Hambalang.

Widodo mengaku mengenal Bu Pur. Dia mengatakan tak pernah membahas proyek Hambalang dengan Bu Pur. Selain itu, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Bu Pur, Widodo disebut pernah meminta tolong untuk dihubungkan dengan Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat Jenderal (Pol) Sutarman.

"Bunda, ini saya mau minta tolong, ada orang Kemenpora ingin minta bantuan bahwa ada ancaman berupa selembar kertas dari LSM. Bisa enggak minta tolong Kapolda Metro," kata Bu Pur, menirukan ucapan Widodo yang tercantum dalam BAP tersebut.

Bu Pur, menurut mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri (anak perusahaan Permai Group) Mindo Rosalina Manulang, juga menginginkan proyek Hambalang. Hal itu diketahuinya dari Sekretaris Menpora Wafid Muharam.

Perusahaan Nazaruddin akhirnya tergeser dari proyek itu karena Bu Pur sudah lebih dulu mendapatkan proyek khusus untuk pengadaan peralatan Hambalang. Dalam persidangan ini, Bu Pur membantah ikut mengurus proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com