Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Petinggi Demokrat Beri Nilai Jelek untuk Ruhut

Kompas.com - 11/12/2013, 14:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sepak terjang politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kembali mendapat sorotan negatif dari petinggi partai tersebut. Kali ini, kritik keluar dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok.

Menurut Mubarok, Ruhut hanya pemain sinetron yang berpolitik. Karena itu, ia tak heran apabila anggota Komisi III DPR itu sering membuat gaduh dan menuai kontroversi.

"Ruhut itu pemain sinetron. Dalam berpolitik, dia suka berperan sebagai pemain sinetron," kata Mubarok saat dijumpai di sela-sela acara seminar politik kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok

Mubarok mengaku tak paham alasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ruhut sebagai juru bicara. Sebab, sikap yang ditunjukkan Ruhut lebih banyak memberikan gangguan ketimbang manfaat untuk Demokrat.

"Menurut penilaian umum tentu (sikap Ruhut) tidak pas, tapi kadang diperlukan," pungkasnya.

Sebelumnya, penilaian negatif juga sempat dilontarkan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat TB Silalahi. Ia mengaku prihatin dengan sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut yang gagal memberikan contoh baik kepada kader internal dan masyarakat.

TB Silalahi menegaskan, seharusnya Ruhut mampu menguasai emosinya dan mengintrospeksi diri. Ia khawatir, lama-kelamaan sikap-sikap dari Ruhut ini akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Ruhut Sitompul begitu populer dengan pembawaan dan gaya bicaranya yang keras. Untuk hal-hal tertentu, ia bahkan berani mengeluarkan serangan terbuka untuk pihak yang kontra pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa hari lalu, Ruhut diadukan ke Polda Metro Jaya dan Badan Kehormatan DPR oleh pengamat politik Boni Hargens dengan tuduhan penghinaan rasial. Saat didesak meminta maaf, Ruhut justru menolak dan mengancam akan melaporkan balik Boni dengan tuduhan penghinaan kepada Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com