Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Manfaatkan BUMN untuk Pemilu 2014?

Kompas.com - 25/11/2013, 15:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho menilai, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan secara tidak langsung telah terlibat dalam uji materi Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Emerson mencurigai keterlibatan Dahlan tersebut berkaitan dengan ajang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dan Pemilu 2014. "Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN sepertinya secara tidak langsung terlibat dan menyetujui uji materi ini," kata Emerson dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Pasalnya, lanjut dia, sejak permohonan uji materi ini disampaikan ke MK, Dahlan tidak pernah melakukan protes. Lebih jauh lagi, Dahlan juga menurutnya tidak pernah memberikan klarifikasi kepada publik mengenai uji materi ini. Dahlan sebagai pemimpin BUMN seolah telah melakukan pembiaran.

"Lalu apa motifnya? Yang kami khawatirkan, hal ini sepertinya akan mengarah ke Pemilu 2014," lanjut Emerson.

Posisi Dahlan sebagai capres Konvensi Partai Demokrat memperkuat kecurigaan ICW. Karena membutuhkan modal yang besar untuk bersaing dengan calon-calon lainnya, menurut Emerson, bukan tidak mungkin Dahlan sengaja memanfaatkan ratusan BUMN yang dipimpinnya untuk mengambil keuntungan.

"Jangan lupa bahwa Pak Dahlan itu kandidat capres Konvensi (Partai Demokrat). Dia dari mana dana untuk pencapresan," ujar Emerson.

Uji materi ini dimohonkan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN, dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah Pasal 2 huruf g dan I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada intinya, uji materi tersebut menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak lagi masuk dalam lingkup keuangan negara. Jika uji materi ini dikabulkan, BUMN akan berpotensi menjadi ladang korupsi. Pasalnya, BUMN akan terhindar dari pemeriksaan lembaga negara seperti BPK. Padahal, ketika diawasi lembaga pemeriksa keuangan, BUMN sudah rentan oleh kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com