Wawan Tak Diizinkan Melayat, KPK Disebut Tak Berperikemanusiaan

Kompas.com - 11/11/2013, 18:38 WIB

Icha Rastika

Penulis

Lihat Foto

Pengacara Adnan Buyung Nasution, saat mendatangi Gedung KPK untuk menemui Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Diani yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, di Rutan KPK, Jumat (11/10/2013).(KOMPAS.com/ICHA RASTIKA)

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Adik dari Ratu Atut yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

JAKARTA, KOMPAS.com — Adnan Buyung Nasution selaku pengacara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyatakan keberatan atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak mengizinkan Wawan keluar rumah tahanan untuk melayat almarhum Hikmat Tomet, suami dari kakak Wawan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Buyung menyebut KPK tidak berperikemanusiaan, sewenang-wenang, dan terkesan angkuh.

“Kenapa saya katakan tidak berperikemanusiaan? Karena klien saya, Tubagus yang dipanggil Wawan itu mendapatkan musibah kemarin itu, hari Sabtu itu, saudara iparnya, suami Atut meninggal dunia, dan keluarga mengharapkan Wawan bisa hadir, untuk shalat jenazah dan juga mengantarkan ke kubur. Paling tidak ikut shalat kalau tidak bisa mengantarkan jenazah. Itu kan pantas dari segi kemanusiaan,” kata Buyung di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/11/2013).

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Tubagus Chaery Wardana alias Wawan meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Adik dari Ratu Atut yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Buyung dan sejumlah stafnya menyambangi Gedung KPK untuk menyampaikan surat protes yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Dia juga mengaku tidak dapat menerima alasan pimpinan KPK yang tidak mengizinkan Wawan melayat. Menurut penilaian Buyung, sikap KPK ini dapat merugikan masyarakat luas.

“Saya ini tidak mengerti, pimpinan KPK ini tidak berperikemanusiaan, saya tidak mengerti, di mana hati nurani mereka? Saya ini 50 tahun duduk di dalam hukum, berpuluh tahun di Kejaksaan, tidak pernah berurusan begini, selalu menghormati HAM tentu saja, dan tidak menginjak rasa keadilan orang, dan saya pikir kalau sudah begini, pimpinan KPK jangan tunggu rakyat akan menuntut bubarkan KPK ini, kalau tidak berperikemanusiaan,” tuturnya.

“Ini bukan menegakkan negara hukum, bukan menegakkan kebenaran keadilan, menginjak-injak keadilan. Ini peringatan bagi KPK, saya konseptor berdirinya KPK, ikut membuat UU KPK, tapi kalau begini, saya khawatir yang teraniaya adalah masyarakat nanti bukan hanya klien saya, orang lain juga,” kata Buyung lagi.

KPK tak mengizinkan Wawan keluar rutan untuk melayat Hikmah Tomet dengan dua alasan. Alasan pertama, KPK mempertimbangan keamanan terkait penyidikan kasus. Wawan merupakan tersangka penyuapan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa pilkada Lebak, Banten. Alasan kedua, Wawan tidak memiliki garis keturunan langsung dengan almarhum.

Adapun Hikmat Tomet meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu (9/11/2013) pukul 15.00 WIB. Anggota DPR yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten itu meninggal dunia akibat stroke. Jenazah sudah dimakamkam di pemakaman keluarga Atut di kawasan Pabuaran, Serang, Banten, Minggu (10/11/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.