Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa 6 Jam, Deputi Kemenpora Ditanya soal Rapat di DPR

Kompas.com - 06/11/2013, 17:16 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Lalu Wildan mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seputar rapat-rapat antara Kemenpora dan Komisi X di DPR. Ia diperiksa selama hampir enam jam sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang.

"Rapat-rapat di DPR, saya jawab apa yang saya ketahui," kata Lalu saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ketika ditanya apakah pembahasan antara Kemenpora dan Komisi X DPR menyangkut soal penambahan anggaran Hambalang, Lalu menjawab singkat.

"Tidak juga, saya dikonfirmasi tentang itu, detailnya di sana," katanya.

Dia pun mengatakan tidak pernah mengikuti rapat dengan Badan Anggaran DPR. Kemenpora, menurut Lalu, hanya berurusan dengan Komisi X.

"Enggak pernah dengan Banggar. Maaf ya, sudah, sudah," ucap Lalu kemudian masuk ke taksi yang menjemputnya.

KPK memeriksa Lalu sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus Hambalang, mantan Menpora Andi Mallarangeng. Pemeriksaan ini bukan yang pertama bagi Lalu. Seusai diperiksa sekitar Juni 2013, Lalu mengungkapkan adanya pertemuan di Restoran Arcadia Jakarta yang diikuti Andi.

Menurut Lalu, dalam pertemuan itu, ada pihak yang meminta agar Menpora menambah anggaran proyek Hambalang. Namun, menurutnya, ketika itu Menpora tidak menyetujui permintaan pihak yang tidak dia ungkapkan namanya tersebut. Pertemuan Arcadia ini pernah diakui Andi saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengakuannya, Andi dua kali bertemu Nazaruddin.

Pertemuan pertama berlangsung di Kantor Menpora, di Senayan, Jakarta, sekitar Januari 2010. Pertemuan kedua di Restoran Arcadia, Jakarta, Maret 2010. Dalam dua pertemuan itu, Nazaruddin (saat itu anggota Komisi III DPR) ikut dengan rombongan Komisi X DPR, yang terdiri dari Angelina Sondakh (anggota Komisi X DPR sekaligus anggota Badan Anggaran DPR) dan Mahyuddin (Ketua Komisi X DPR).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com