Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sukotjo: "Mark-Up" Proyek Pelat Nomor 1.000 Persen

Kompas.com - 29/10/2013, 18:58 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang mengatakan bahwa Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto juga mengatur proyek tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor di Korps Lalu Lintas Polri. Menurut Sukotjo, mark up atau penggelembungan harga dilakukan pada proyek tersebut hingga 1.000 persen.

"TNKB, pelat nomor itu (mark-up) 1.000 persen," kata Sukotjo seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Sukotjo hari ini bersaksi untuk terdakwa Budi Susanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. Selain itu, Sukotjo menerangkan bahwa proyek TNKB bernilai Rp 782 miliar. Menurutnya, TNKB merupakan proyek Primer Koperasi Polri (Primkoppol), tetapi diatur oleh Budi.

"Itu Rp 782 miliar proyeknya Primkoppol, tapi sudah diatur Budi Susanto. Budi Susanto pura-pura pakai Primkoppol, padahal dia yang kerja semuanya," katanya.

Untuk diketahui, selain proyek pengadaan simulator SIM senilai Rp 196 miliar, diduga ada dua proyek lain di Korlantas Polri pada 2011 lalu, yakni proyek PNKB senilai Rp 500 miliar dan STNK-BPKB dengan nilai Rp 300 miliar tahun anggaran 2011. Ketiga proyek ini diduga sarat unsur korupsi.

Kepolisian sejak Oktober 2012 lalu telah menyidik kasus PNKB senilai Rp 500 miliar tersebut. Namun hingga kini, perkembangan kasus tersebut belum diketahui. Kepala Polri Komisaris Jenderal Sutarman yang saat itu masih menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri mengatakan bahwa belum ada tersangka dalam kasus itu.

Menurut Sutarman, pihaknya menunggu penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM. "Pengadaan di lalu lintas kan orang-orangnya itu juga. Sekarang sedang disidik, sedang diproses oleh KPK (simulator SIM). Biarkan selesai dulu," terang Sutarman di Jakarta, Jumat (25/10/2012) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com