DPR Usulkan 65 Pemekaran Daerah, Mendagri: Ampres Belum Terbit

"(RUU) belum sampai ke kami. Saya belum tahu apakah sudah sampai ke Presiden atau belum. Sampai saat ini belum ada ampres-nya," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Dikatakannya, sebelum menerbitkan ampres, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meminta pertimbangan dari beberapa kementerian, termasuk pada Kemendagri. "Presiden, sebelum menerbitkan ampres, akan ada pertimbangan. Kalau DPR mengajukan tentu kami (pemerintah) tunggu dulu bagaimana komentar Presiden. Biasanya dirapatkan dulu sebelum ampres dikeluarkan," katanya.

Dia menuturkan, begitu Presiden menugaskan pihaknya untuk memberi pertimbangan atas ampres, dia akan segera melakukannya. Ia mengatakan, landasan pemerintah menerbitkan ampres dan mengambil sikap atas usulan DOB adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah.

Ia mengatakan, tidak mau berspekulasi soal bagaimana sikap lembaganya terhadap RUU itu. "Saya tidak mau berspekulasi, soalnya ini soal politik yang semua orang sensitif," ujar Gamawan.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan memberi persetujuan pada usul Komisi II tentang 65 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Salah satunya adalah usulan pemekaran provinsi.

Dalam pidatonya, Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan, delapan provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya.

"RUU-RUU ini akan segera dibahas mulai masa persidangan yang akan datang," kata Marzuki, di ruang rapat paripurna, Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Marzuki menyampaikan, faktor yang mendorong pembentukan DOB antara lain adalah faktor perbatasan daerah dengan negara lain dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, jumlah penduduk, potensi daerah dan potensi ekonomi, memperpendek rentang kendali, aspek pertahanan, keamanan dan alasan historis, serta kultural dan budaya.