KPU Buka Kemungkinan Tunda Penetapan DPT

"Apabila rekomendasi Bawaslu besok ini masih perlu ditambah lagi waktunya atau perlu disempurnakan, maka akan kami sempurnakan DPT," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, di Kompleks DPR, Senayan, Selasa (22/10/2013) malam.

Meski demikian, Husni mengatakan, sampai saat ini KPU masih berencana menetapkan DPT sesuai jadwal tahapan pemilu dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu Legislatif 2014. Menurut jadwal tersebut, penetapan DPT dialokasikan berlangsung pada Rabu (23/10/2013).

Sampai Senin (21/10/2013), sebut Husni, 32 provinsi telah menyelesaikan data DPT di daerah masing-masing. Sementara rekapitulasi pemilih yang sudah terdata mencapai 186.127.400 orang. Provinsi yang belum tuntas pendataan pemilihnya adalah Papua dan Papua Barat.

Papua belum memasukkan data dari Kabupaten Nduga. Sementara dari Papua Barat, masih ada 11 kabupaten kota yang belum masuk data pemilihnya. "Untuk sementara, data yang mereka serahkan secara online, pemilih di Papua Barat mencapai 714.830 orang," kata Husni.

Sebelumnya, beberapa anggota Komisi II DPR menyarankan penundaan penetapan DPT. Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar, misalnya, mengatakan lebih baik KPU menunda beberapa hari penetapan DPT daripada memaksakan penetapan dengan banyak catatan. "Lebih baik tunda satu dua hari tapi dengan data bersih, akurat, dan valid," tegas dia.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan pengawasan di daerah masih mendapatkan temuan masalah terkait rekapitulasi DPT. Menurut dia, masalah itu ada di kabupaten kota yang belum melakukan perbaikan data. "Bawaslu memandang perlu dilakukan pencermatan terhadap DPT yang akan ditetapkan oleh KPU," kata Muhammad.

Sebelumnya, Husni optimistis rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal. "Melihat data yang terkumpul, kami optimistis. Kami tidak bicara 100 persen atau berapa persen, tetapi data yang dihimpun secara nasional menunjukkan 'by name' dan 'by address'.  Itu merupakan kemajuan," kata Husni, Senin.