Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor X Hadang Pencapresan Ical, Partai Beringin Juga Bergoyang...

Kompas.com - 18/09/2013, 09:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden kembali dipersoalkan internal partai pohon beringin. Tak tanggung-tanggung, motornya adalah Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung.

Menilik hasil survei, Akbar menilai perlu ada evaluasi dalam pencapresan Ical. Forum rapat pimpinan nasional yang akan digelar Partai Golkar pada Oktober 2013, dia nilai menjadi satu-satunya wadah menyuarakan kekhawatiran mengenai elektabilitas Ical sebagai capres.

Menilik survei terakhir yang dilakukan Kompas pada bulan Agustus 2013, misalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menempati peringkat pertama dengan 32,5 persen suara. Sementara Ical hanya mendapati 8,8 persen suara, meski ada di peringkat ketiga.

Survei lain, seperti dari Lembaga Konsultan Riset Alvara yang juga dilakukan pada Agustus 2013, mendapatkan hasil yang serupa pula. Meski survei ini mengatakan Ical memiliki popularitas tinggi di kalangan urban dan kelas menengah atas, elektabilitasnya tetap tak terangkat.

Ketika dilakukan survei tanpa menyodorkan nama, sebanyak 92,4 persen responden survei Alvara menyebut Ical sebagai kandidat presiden yang diketahui. Namun, menurut Alvara, hanya 6,3 persen yang menilai Ical layak memimpin Indonesia.

Faktor X penghalang Ical

Persoalan elektabilitas Ical bukan kali ini saja diributkan. Sejak beberapa bulan lalu, pencalonan Ical terus digoyang karena tak kunjung membaiknya elektabilitas Ical. Sekalipun elektabilitas Ical naik, tetapi dinilai terlalu perlahan, berkebalikan dengan elektabilitas Partai Golkar yang selalu menempati peringkat atas.

Apa yang menyebabkan sulitnya Ical meraih elektabilitas tinggi? Psikolog politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, kesulitan Ical yang terbesar adalah tidak adanya faktor "presidential looks".

"Faktor ini yang mempersepsikan orang terlihat pantas atau tidak menjadi presiden. Ini memang tidak masuk di akal, tapi yang benar-benar terjadi di masyarakat kita," kata Hamdi. Ia mencontohkan, jika pada pemilu sebelumnya, sosok pemimpin dipersepsikan tinggi besar dan gagah layaknya Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kini persepsi itu bergeser ke sosok Jokowi yang kurus dan terlihat lugu.

"Nah, ini yang tidak dimiliki Ical. Orang tidak melihat Ical sebagai sosok yang layak dipersepsikan jadi pemimpin, terutama atributnya yang terlalu elitis," ujar Hamdi. Selain itu, lanjutnya, persoalan terbesar Ical adalah citra terkait integritas moral. Beragam kasus terlanjur dikaitkan dengan sosoknya, kata Hamdi, mulai dari kasus pajak hingga semburan lumpur Lapindo.

"Ini yang membuat orang-orang itu curiga dan beranggapan sosok Ical moral integritasnya tidak terjaga, meski tudingan-tudingan itu belum tentu benar. Tapi, ini yang sulit dihilangkan," ucap Hamdi. Dia pun berpendapat seperti apa pun Ical berupaya memperbaiki citra, elektabilitasnya tak akan tiba-tiba terangkat.

Senada dengan Hamdi, Akbar Tandjung pun mempertanyakan kemampuan Ical mendongkrak elektabilitas. "Memang di dalam komunikasi saya dengan daerah, melihat elektabilitas Aburizal, ada yang tidak lepas dari peristiwa Lapindo," kata Akbar di kediamannya, Selasa (17/9/2013).

Akbar bahkan mengaku pernah meminta tolong secara langsung kepada Direktur Lapindo pada awal 2013 untuk segera menyelesaikan ganti rugi kepada warga. Namun, sampai hari ini masalah itu tak juga selesai. "Mungkin tidak memiliki dampak besar, tetapi kalau tidak diselesaikan tentu akan berdampak juga nantinya," ucap Akbar.

Ical tak ambil pusing

Di saat internal Golkar memanas dan bergoyang, Ical justru mengaku tak ambil pusing dengan hasil survei. Menurut dia, yang dibutuhkan seorang calon presiden tak melulu elektabilitas, tetapi juga eligibilitas. "Jika hanya elektabilitas, tidak bisa jadi calon presiden. Yang lebih penting adalah eligibilitasnya, memenuhi persyaratan atau tidak," ujar dia di sela kegiatan ARB Cup, Silaturahim Golf Tournament 2013, di Pondok Indah Golf Club, Kamis (12/9/2013).

Ical pun mengaku sudah menyiapkan rencana kalau saja Partai Golkar tak mendapatkan 20 persen suara pada Pemilu Legislatif 2014. Bila itu terjadi, dia berencana segera membangun koalisi dengan partai lain untuk tetap dapat maju menjadi calon presiden.

Menurut Ical, koalisi itu akan menjadi koalisi antara calon presiden dengan pimpinan partai, bukan koalisi antarpimpinan partai. "Partai Golkar akan melihat nanti, apakah akan mencalonkan diri saat pemilihan presiden atau berkoalisi," tambahnya.

Berita terkait juga dapat dibaca dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com