Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Rapat Timwas Terakhir, KPK Dicap Lamban Tuntaskan Skandal Century

Kompas.com - 11/09/2013, 14:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicap lamban dalam menuntaskan skandal bailout Bank Century. Upaya KPK hingga saat ini dianggap hanya menjanjikan angin surga tanpa membawa perkembangan yang signifikan.

"Begitu lambat, ada pola yang terkesan memberi angin surga," kata Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century asal Fraksi PKS Indra, dalam rapat Timwas Century bersama KPK di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Indra menuturkan, tak ada hal baru yang disampaikan KPK kepada timwas dalam beberapa kesempatan rapat. Hal itu ia sampaikan menanggapi laporan Ketua KPK Abraham Samad yang kembali menyatakan bahwa ditemukan sejumlah dokumen baru terkait kasus Century dalam penggeledahan di Bank Indonesia (BI) dalam rapat hari ini. Atas dasar itu, Indra yakin laporan Timwas Century tahun ini tak akan mengalami banyak perbedaan dari laporan di tahun sebelumnya.

"Soal temuan dokumen di BI itu sudah disampaikan tiga bulan lalu. Saya yakin, laporan timwas 2013 akhirnya bernuansa sama dengan laporan 2012. Ini kegalauan saya karena KPK tidak bisa beri perkembangan signifikan, PKS tetap berharap ini bukan rapat terakhir," tandasnya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Golkar Bambang Soesatyo

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Timwas Century asal Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga mempertanyakan kinerja KPK dalam penuntasan kasus bailout tersebut yang menelan uang sebesar Rp 6,7 triliun. Ia khawatir, penuntasan kasus ini terganjal agenda politik karena menurutnya kasus ini telah sangat terang benderang dan KPK dapat dengan mudah mencokok dalangnya.

"Apa menunggu jadwal politis," kata Bambang.

Dalam sebuah kesempatan, Anggota Komisi III DPR ini sempat menjelaskan, dirinya mendesak KPK agar mengkronfontir mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena kapasitas keduanya sebagai mantan ketua dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bambang yakin kasus Century akan segera tuntas bila keterangan Sri Mulyani dan Boediono dikonfontir oleh KPK.

Lebih jauh, Bambang menuturkan, dalam forum Rapat Pansus DPR untuk Hak Angket Bank Century, awal Januari 2010 silam, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya bertanggungjawab penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century. Berdasarkan data awal, nilai bailout dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 632 miliar. Angka Rp 632 miliar itu ditetapkan BI sebagai acuan menangani Bank Century.

"Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggungjawab atas sisa dana talangan yang jumlahnya lebih dari Rp 6 triliun itu?" ujarnya.  

Bagi Bambang, model pertanggungjawaban seperti yang dilakukan Sri Mulyani terbilang aneh. Itulah mengapa ia berpendapat bahwa bailout Bank Century sarat dengan masalah. Keanehan lain, kata Bambang, nampak dari ketidakberesan dalam menghitung nilai bailout. Sri Mulyani mengaku merasa tertipu dengan data yang diberikan BI dalam keputusan bailout Bank Century.

Hal ini berdasarkan penuturan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di forum rapat Pansus Bank Century, 14 Februari 2010. Saat itu, Kalla merinci, Sri Mulyani menemuinya di kediaman resmi wakil presiden pada 30 September 2009. Dalam pertemuan empat mata itu Ketua KSSK mengaku tertipu dengan pembengkakan nilai penyelamtan Bank Century. Awalnya Bank Indonesia merekomendasikan dana talangan Bank Century hanya Rp 632 miliar. Ternyata, nilai bailout membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

"Bukankah KSSK hanya beranggotakan Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, dan Gubernur BI sebagai anggota? Menurut saya, sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengkonfrontir Sri Mulyani dan Boediono," ujar Bambang.

Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa agenda rapat Timwas Century yang digelar Rabu (11/9/2013) hari ini merupakan rapat terakhir. Hal itu dilontarkan Priyo saat memimpin rapat antara Timwas Century bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Priyo menjelaskan, melihat kesibukkan anggota DPR ke depan, kecil kemungkinan Timwas Century akan kembali mengundang KPK terkait rapat bersama membahas skandal Bank Century. Terlebih, pihaknya harus menyiapkan laporan akhir terkait kasus Century yang akan segera dibawa ke sidang paripurna.

"Ini rapat terakhir terkait Century, mau tidak mau kita harus laporkan di sidang paripurna dan fraksi akan menanggapi hasil laporan akhir dari Timwas Century. Tapi saya tidak tahu kalau nanti ada usulan lain," kata Priyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com