Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Yang Keberatan, Silakan Laporkan Saya ke Polisi

Kompas.com - 29/08/2013, 13:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku tidak ada niat untuk menjatuhkan seseorang dengan "nyanyiannya" yang menyebut sejumlah nama politisi Dewan Perwakilan Rakyat bermain proyek. Nazaruddin mengaku semata-mata hanya ingin membantu Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Memang banyak orang yang tersinggung dan mengintimidasi. Tapi intinya saya sekarang sudah itikaf, saya akan betul-betul membantu KPK dengan apa adanya, jadi tidak ada kepentingan apa-apa," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/8/2013) seusai diperiksa sebagai saksi kasus Hambalang dan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang saham perdana PT Garuda.

Nazaruddin pun mempersilakan pihak yang merasa keberatan atas pernyataannya itu untuk melapor ke polisi.

"Siapa yang keberatan silakan laporkan saya pencemaran nama baik. Kalau nanti dipanggil KPK silakan klarifikasi baik-baik," katanya.

Nazaruddin juga menyinggung mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah Hambalang. Sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka, Nazaruddin kerap menudingnya.

"Nanti kalau terima uang, balikin ke KPK, cepat-cepat, mudah-mudahan dimaafin daripada bilang saya ini, saya itu. Terakhir kayak Anas, satu rupiah gantung di Monas, berapa biayanya untuk beli tali?" ucap Nazaruddin.

Belakangan ini, Nazaruddin kembali bernyanyi. Dia menyebut sejumlah anggota DPR terlibat kongkalingkong dalam sejumlah proyek pemerintah. Ada 12 proyek yang pernah diungkapkan Nazaruddin melalui kuasa hukumnya, Elza Syarief. Di antara 12 proyek itu, ada proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Untuk proyek ini, Nazaruddin menyebut keterlibatan Anas, anggota Komisi III DPR Setya Novanto, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Dia juga menyebut adanya proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai 200 juta dollar. Dana proyek ini, kata Nazaruddin, mengalir pada 2010 ke sejumlah anggota DPR. Nazaruddin kembali menyebut nama Setya Novanto dan Bendahara Umum PDI-P yang juga Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey.

Selain itu, menurut Nazaruddin, ada proyek gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun. Proyek ini disebut rekayasa Banggar dan Dirjen Pajak periode 2007-2009. Proyek dimenangkan oleh PT Adhi Karya. Pada proyek ini, Nazaruddin kembali menuding Pimpinan Banggar Olly Dondokambey terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com