Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/07/2013, 18:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo menyampaikan alasan mengapa pihaknya enggan berkoalisi dalam menghadapi pemilihan presiden periode 2014-2019.

Menurutnya, koalisi hanya akan mengekang dan berpotensi terjebak dalam kesepakatan yang tidak jelas.

"Kalau banyak berkoalisi dengan partai lain, tidak ada jaminan mengubah Indonesia. Koalisi, kompromi. Kita tidak tahu komprominya seperti apa," kata Hary Tanoe, dalam acara buka bersama yang digelar di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2013).

Untuk itu, kata dia, cara utama agar visi partainya dapat terlaksana dengan baik adalah dengan cara memenangkan pemilu 2014. Ia mendorong semua mesin partai Hanura untuk bersatu padu dengan visi dan tujuan memenangkan pemilu.

"Diperlukan militansi, kerja keras, kerja cerdas, kerjas sama yang baik antarpengurus karena tujuan kita sama, mau menang," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Hanura telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapresnya pada Rabu (3/7/2013 lalu. Ketua Umum DPP Hanura Wiranto dan Hary Tanoesudibjo akan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Hanura.

Keputusan menduetkan Wiranto dan Hary Tanoe diambil bukan karena permintaan calon yang dipasangkan atau deal politik pribadi. Akan tetapi diambil dari hasil rapat seluruh Ketua DPD Partai Hanura yang dilakukan pada Minggu (30/6/2013).

Dalam upaya pemenangannya, Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura secara resmi mulai bekerja pada Minggu (21/7/2013). Kerja Bapilu Hanura secara langsung di komandoi oleh Hary Tanoe yang tak lain merangkap jabatan sebagai Ketua Bapilunya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com