Caleg "Dikuliti", Itu Risiko Pejabat Publik!

"Dalam arti jika ada informasi yang diketahui masyarakat berkaitan dengan calon-calon ini dan diperkirakan bisa membahayakan bangsa dan masa depan pemberantasan korupsi, masa depan lingkungan, maka harus disampaikan entah kepada KPU maupun kepada lembaga yang memang dipercaya untuk menindaklanjutinya, bahkan bisa juga disampaikan ke parpol," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi bertajuk "Caleg Gerah Dituding Prorasuah" di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).

Menurut Sebastian, jika masyarakat tidak berani menyampaikan kepada KPU dan partai secara langsung, hal tersebut bisa dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat yang biasa menyoroti masalah ini seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Sebastian juga mengapresiasi langkah ICW yang merilis 36 nama caleg yang dinilai diragukan komitmen pemberantasan korupsinya.

"Kuliti caleg-caleg di daerah, itu sudah risiko kalau mau jadi pejabat publik. Kalau mereka lolos, maka memang layak dipilih masyarakat. Ini sejalan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi, jadi jangan hanya ICW yang melakukan," tuturnya.

Langkah ICW yang merilis 36 nama caleg yang dinilai diragukan komitmen pemberantasan korupsinya ini menuai reaksi keras dari sejumlah politikus. Beberapa waktu lalu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani dan Partai Hanura Sarifuddin Sudding melaporkan peneliti ICW Donal Fariz dan kawan-kawan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Yani dan Sudding masuk dalam daftar 36 nama caleg yang dirilis ICW tersebut.

Menanggapi langkah kedua politikus ini, Sebastian menilai pelaporan tersebut sudah tepat ketimbang menggunakan cara kekerasan. "Dalam arti, ketika tidak ada kesepahaman terhadap satu hal dan ada upaya untuk menguji dari apa yang disampaikan itu melalui proses hukum, jangan sampai menggunakan jalan lain, yaitu kekerasan," tuturnya.

"Toh nanti di pengadilan akan dibuktikan benar atau tidak, ada pencemaran atau tidak, sehingga bagi LSM dan media jangan pernah khawatir untuk memberitakan karena yang dilakukan ini adalah upaya untuk mendorong kebaikan, biar nanti masyarakat memilih calon yang terbaik," tambah Sebastian.

Koordinator Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho, dalam acara yang sama, mengaku siap menghadapi laporan dua politikus tersebut. Emerson juga menegaskan bahwa rilis ICW itu bebas dari pesanan pihak tertentu. ICW, katanya, hanya berniat memberikan pelajaran bagi publik sehingga dapat memilih caleg terbaik.

"Karena ICW juga cinta parpol, ICW melihat parpol masih bisa diharapkan untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah dengan menempatkan orang-orang baik dan tepat dalam parlemen nantinya," ujar Emerson.