Sebagian Besar Direksi BUMN "Pesanan" Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengungkapkan, intervensi terhadap BUMN sudah terjadi sejak dulu. Rumor bahwa BUMN dijadikan sapi perah oleh partai politik dan penguasa, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum. Said, yang menjabat Sekretaris Menteri BUMN pada tahun 2005-2010, mengatakan, pada masanya, kondisi BUMN jauh lebih parah karena sarat intervensi, terutama dalam proses seleksi direksi BUMN.

"Jauh lebih parah. Coba Anda bayangkan, untuk menjadi direksi, terkenal dengan menyogok," ujar Said, Kamis (8/11/2012), kepada Kompas.com, di Kompas TV, Palmerah, Jakarta Pusat.

Saat ia masuk ke Kementerian BUMN, ada sekitar 1.000 curriculum vitae yang masuk untuk menjadi kandidat direksi dan komisaris BUMN. "Setelah saya kelompokkan, ternyata 65-70 persen itu berasal dari usulan parpol dan penguasa. Sekitar 10-15 persen dari tokoh nasional yang dianggap bisa pasang orang," ujarnya.

Sementara hanya sekitar 5 persen yang murni dari kalangan profesional. Dengan kondisi seperti itu, Said menilai BUMN dalam kondisi bahaya. Menurutnya, ia sempat menginisiasi pembersihan BUMN dengan mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2005 yang melarang pengurus partai menjadi pengurus BUMN, serta melarang karyawan dan pimpinan BUMN masuk parpol atau menjadi tim sukses. Setelah PP dikeluarkan, mekanisme seleksi direksi kemudian dilakukan dalam 10 tahapan yang lebih profesional.

"Dan, saat itu BUMN lagi susah sekali. Tahun 2004-2005, Garuda mau bangkut, bank belum muncul, maka perbaikan sistem mulai dijalani. Alhamdulillah sistem itu masih jalan sampai sekarang," kata Said.

Meski sudah dilakukan reformasi dan "bersih-bersih" di tubuh Kementerian BUMN, Said belum bisa memastikan bahwa semua BUMN bersih dari intervensi. "Perlu seorang menteri dan direksi yang benar-benar bersih, berani, dan jujur dalam melawan itu semua. Dia harus kuat menghadapi semua intervensi itu," ujarnya.

Polemik soal intervensi terhadap BUMN kembali mencuat saat Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan masih adanya oknum anggota DPR yang meminta "jatah" kepada direksi BUMN. Setelah menjadi kontroversi, Dahlan dipanggil Badan Kehormatan DPR, Senin (5/11/2012) lalu, untuk memberikan keterangan soal dugaan pemerasan oleh anggota Dewan. Dalam keterangannya, Dahlan menyebutkan ada dua anggota DPR yang diduga melakukan upaya pemerasan terhadap tiga BUMN. Kedua nama itu berinisial IL dan S, yang diduga Idris Laena asal Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka membantah laporan Dahlan. Selain IL dan S, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro juga mengungkapkan, seorang oknum anggota DPR berinisial IS yang meminta jatah 2.000 ton gula. Terakhir, pada Rabu (7/11/2012), Dahlan kembali menambahkan lima nama ke BK DPR. Namun, nama-nama yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN ini dilaporkan tanpa ada bukti yang menyertainya.

Baca juga:
Dituduh Pemeras, Sumaryoto Siap Pembuktian Terbalik
Anggota Dewan Peminta Gula Politisi Demokrat?
Anggota BK Kecewa Penjelasan Dahlan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR