Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!

Kompas.com - 05/11/2012, 16:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengaku sudah dua kali mengalami dimintai "jatah" oleh anggota DPR. Dari dua peristiwa itu, salah satunya adalah dengan modus meminta jatah hingga 2.000 ton gula. Hal itu diungkapkan Ismed di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012). Ia turut didengar keterangannya oleh Badan Kehormatan DPR terkait dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR.

"Ada yang terkait dengan program corporate social responsibility (CSR), bentuknya meminta 2.000 ton gula," ujar Ismed.

Namun, permintaan itu ditolaknya. Sebab, saat itu, RNI tengah merugi. Akan tetapi, sang anggota DPR yang dirahasiakan namanya oleh Ismed terus meminta dan "menawar" permintaannya dengan mengajukan 20 ton. "Ketika membeli dalam jumlah 20 ton, saya serahkan ke anak perusahaan untuk di-handle. Ternyata, setelah saya cek, dia hanya membeli 6 ton," kata Ismed.

Permintaan anggota DPR itu, lanjut Ismed, terjadi pada bulan Ramadhan tahun ini. "Kalau gula itu menjelang Ramadhan karena itu rencananya untuk dibagikan ke konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing," ujarnya.

Selain dimintai jatah gula, Ismed juga mengaku pernah diminta memberikan uang dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan Maret. Lagi-lagi, permintaan itu ditolaknya. Cara-cara yang dilakukan anggota dewan ini, diakui Ismed, sudah menjadi rahasia umum di perusahaannya. Namun, praktik ini kerap merugikan keuangan perusahaan.

"Nah, dalam konteksnya di RNI, karena saya sedang bersih-bersih, modus itu saya harus hentikan dan saya tegaskan bahwa periode saya, saya tidak lagi bisa memberikan itu karena RNI sedang merugi," kata Ismed.

Baca juga:
Masih Ada Anggota DPR Pemeras yang Belum Dilaporkan
Dahlan: Pemerasan BUMN Terkait Penanaman Modal
Alasan Dahlan Tak Ungkap Identitas Pemeras
Tak Mau Lapor KPK, Dahlan Utus Anak Buah
Ada Tiga Pemerasan BUMN yang Dilaporkan Dahlan
Siapkah Parpol jika Dahlan Terbuka?
Menanti "Amunisi" Dahlan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com