Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Anti KKN Bertebaran di Mabes Polri

Kompas.com - 10/06/2011, 16:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri memasang berbagai poster, banner, stiker, dan plang berisi klaim bahwa intitusinya antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kampanye anti KKN itu mulai terpasang di berbagai lokasi di komplek Mabes Polri beberapa hari lalu.

Pengamatan Kompas.com, Jumat (10/6/2011), spanduk paling besar terpasang di dinding depan Gedung Utama Mabes Polri. Dalam banner itu tertulis "Anda memasuki daerah bebas KKN. Jangan pengaruhi kami untuk melakukan KKN. Tidak KKN adalah komitmen kami." Di antara tulisan itu digambarkan tulisan KKN yang dicoret.

Spanduk ukuran lebih kecil dengan isi klaim yang sama terpasang di lokasi lain seperti di samping Mabes Polri dan Museum Polri. Kemudian, plang dengan isi klaim yang juga sama terpasang di setiap pintu masuk Mabes Polri. Setidaknya ada tiga plang terpasang di tiga pintu masuk.

Selain itu, Polri juga memasang spanduk di pagar. Spanduk itu berisi permintaan agar masyarakat melaporkan ke Propam Polri jika mengetahui ada anggota Polri yang korupsi, menerima suap atau gratifikasi. Di spanduk itu terdapat karikatur anggota Propam yang tengah memantau oknum polisi ketika menerima suap.

Tak hanya di luar Mabes Polri, klaim anti KKN juga terpasang di Gedung Bareskrim Polri. Satu banner kecil terpasang di pintu masuk Bareskrim Polri. Banner itu tertulis "Tanpa mengurangi rasa hormat, diinformasikan petugas kami dalam melayani masyarakat tidak menerima tip, pelicin, sogokan, fasilitas, barang dan lain-lain. Suap No, pengabdian Yes."

Di kaca-kaca di dalam Gedung Bareskrim dipasang stiker dengan tulisan "Jangan coba-coba menyuap kami. Akan kami tangkap." Tak hanya itu, para anggota Bareskrim juga memakai pin di baju dengan tulisan "Bareskrim Polri anti KKN."

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar, mengatakan, pemasangan itu salah satu langkah reformasi birokrasi Polri dalam pemberantasan KKN. Dikatakan Boy, beberapa satuan kerja Polri dinominasikan dalam proyek inisiatif anti korupsi.

"Itu dapat survei dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Nanti ada penilaiannya," kata Boy di Mabes Polri ketika dikonfirmasi maksud pemasangan itu, Jumat.

Ketika ditanya apakah pemasangan itu dalam rangka pembersihan citra Polri, Boy menjawab, "Ini semua dalam konteks reformasi birokrasi Polri. Ini diharapkan jadi penyemangat bagi kita agar praktek KKN ditiadakan dalam pelaksanaan tugas."

Membuktikan minim prestasi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com