Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Anti KKN Bertebaran di Mabes Polri

Kompas.com - 10/06/2011, 16:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri memasang berbagai poster, banner, stiker, dan plang berisi klaim bahwa intitusinya antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kampanye anti KKN itu mulai terpasang di berbagai lokasi di komplek Mabes Polri beberapa hari lalu.

Pengamatan Kompas.com, Jumat (10/6/2011), spanduk paling besar terpasang di dinding depan Gedung Utama Mabes Polri. Dalam banner itu tertulis "Anda memasuki daerah bebas KKN. Jangan pengaruhi kami untuk melakukan KKN. Tidak KKN adalah komitmen kami." Di antara tulisan itu digambarkan tulisan KKN yang dicoret.

Spanduk ukuran lebih kecil dengan isi klaim yang sama terpasang di lokasi lain seperti di samping Mabes Polri dan Museum Polri. Kemudian, plang dengan isi klaim yang juga sama terpasang di setiap pintu masuk Mabes Polri. Setidaknya ada tiga plang terpasang di tiga pintu masuk.

Selain itu, Polri juga memasang spanduk di pagar. Spanduk itu berisi permintaan agar masyarakat melaporkan ke Propam Polri jika mengetahui ada anggota Polri yang korupsi, menerima suap atau gratifikasi. Di spanduk itu terdapat karikatur anggota Propam yang tengah memantau oknum polisi ketika menerima suap.

Tak hanya di luar Mabes Polri, klaim anti KKN juga terpasang di Gedung Bareskrim Polri. Satu banner kecil terpasang di pintu masuk Bareskrim Polri. Banner itu tertulis "Tanpa mengurangi rasa hormat, diinformasikan petugas kami dalam melayani masyarakat tidak menerima tip, pelicin, sogokan, fasilitas, barang dan lain-lain. Suap No, pengabdian Yes."

Di kaca-kaca di dalam Gedung Bareskrim dipasang stiker dengan tulisan "Jangan coba-coba menyuap kami. Akan kami tangkap." Tak hanya itu, para anggota Bareskrim juga memakai pin di baju dengan tulisan "Bareskrim Polri anti KKN."

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar, mengatakan, pemasangan itu salah satu langkah reformasi birokrasi Polri dalam pemberantasan KKN. Dikatakan Boy, beberapa satuan kerja Polri dinominasikan dalam proyek inisiatif anti korupsi.

"Itu dapat survei dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Nanti ada penilaiannya," kata Boy di Mabes Polri ketika dikonfirmasi maksud pemasangan itu, Jumat.

Ketika ditanya apakah pemasangan itu dalam rangka pembersihan citra Polri, Boy menjawab, "Ini semua dalam konteks reformasi birokrasi Polri. Ini diharapkan jadi penyemangat bagi kita agar praktek KKN ditiadakan dalam pelaksanaan tugas."

Membuktikan minim prestasi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com