Klaim Anti KKN Bertebaran di Mabes Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri memasang berbagai poster, banner, stiker, dan plang berisi klaim bahwa intitusinya antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kampanye anti KKN itu mulai terpasang di berbagai lokasi di komplek Mabes Polri beberapa hari lalu.

Pengamatan Kompas.com, Jumat (10/6/2011), spanduk paling besar terpasang di dinding depan Gedung Utama Mabes Polri. Dalam banner itu tertulis "Anda memasuki daerah bebas KKN. Jangan pengaruhi kami untuk melakukan KKN. Tidak KKN adalah komitmen kami." Di antara tulisan itu digambarkan tulisan KKN yang dicoret.

Spanduk ukuran lebih kecil dengan isi klaim yang sama terpasang di lokasi lain seperti di samping Mabes Polri dan Museum Polri. Kemudian, plang dengan isi klaim yang juga sama terpasang di setiap pintu masuk Mabes Polri. Setidaknya ada tiga plang terpasang di tiga pintu masuk.

Selain itu, Polri juga memasang spanduk di pagar. Spanduk itu berisi permintaan agar masyarakat melaporkan ke Propam Polri jika mengetahui ada anggota Polri yang korupsi, menerima suap atau gratifikasi. Di spanduk itu terdapat karikatur anggota Propam yang tengah memantau oknum polisi ketika menerima suap.

Tak hanya di luar Mabes Polri, klaim anti KKN juga terpasang di Gedung Bareskrim Polri. Satu banner kecil terpasang di pintu masuk Bareskrim Polri. Banner itu tertulis "Tanpa mengurangi rasa hormat, diinformasikan petugas kami dalam melayani masyarakat tidak menerima tip, pelicin, sogokan, fasilitas, barang dan lain-lain. Suap No, pengabdian Yes."

Di kaca-kaca di dalam Gedung Bareskrim dipasang stiker dengan tulisan "Jangan coba-coba menyuap kami. Akan kami tangkap." Tak hanya itu, para anggota Bareskrim juga memakai pin di baju dengan tulisan "Bareskrim Polri anti KKN."

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar, mengatakan, pemasangan itu salah satu langkah reformasi birokrasi Polri dalam pemberantasan KKN. Dikatakan Boy, beberapa satuan kerja Polri dinominasikan dalam proyek inisiatif anti korupsi.

"Itu dapat survei dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Nanti ada penilaiannya," kata Boy di Mabes Polri ketika dikonfirmasi maksud pemasangan itu, Jumat.

Ketika ditanya apakah pemasangan itu dalam rangka pembersihan citra Polri, Boy menjawab, "Ini semua dalam konteks reformasi birokrasi Polri. Ini diharapkan jadi penyemangat bagi kita agar praktek KKN ditiadakan dalam pelaksanaan tugas."

Membuktikan minim prestasi

Donal Fariz, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, pemasangan klaim itu menunjukkan Polri minim prestasi dalam pembersihan di internal. Jika pembersihan di internal berjalan, kata dia, Polri tidak perlu mengkampanyekan institusinya anti KKN kepada publik.

"Kalau orang sudah berprestasi, menunjukkan hasil yang baik di mata publik, maka dia tidak perlu mempublikasikan dirinya bebas KKN. Tidak mungkin kita menyuap karena orang sudah tahu dia tidak bisa disuap," ucap Donal ketika dihubungi Kompas.com.

Donal meragukan kampanye anti KKN itu jika melihat sikap Polri yang tidak menindaklanjuti kasus rekening gendut sejumlah perwira tinggi Polri. "Kalau polisi mau membersihkan dirinya dari praktek korupsi, mereka harus memberikan perwira tinggi atau oknum-oknumnya yang bermasalah. Seperti kasus rekening gendut. Itu jadi ujian keseriusan Polri untuk membersihkan institusinya," ucap dia.

"Polri jangan seperti politikus yang menyolek dirinya dengan slogan-slogan anti KKN. Mereka harus menterjemahkan janji-janji itu menjadi aksi yang kongkrit," tambah Donal.