DPR Didesak Segera Sahkan RUU BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) untuk Rakyat dan Buruh Indonesia, Jumat (8/3/2011), menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal KAJS Iqbal, pemerintah juga harus menjamin kesehatan kepada seluruh buruh dan pekerja di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut telah tertuang dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU tersebut dikatakan rakyat berhak mendapat fasilitas berobat gratis seumur hidupnya.

"Oleh karena itu, kami mendesak DPR harus menggunakan hak interpelasi dan hak angket terkait RUU BPJS. Pemerintah juga harus melaksanakan jaminan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan biaya berobat gratis untuk seluruh rakyat," kata Iqbal.

Selain itu, lanjut Iqbal, buruh juga berhak mendapat jaminan dana pensiun. Ia mencontohkan, ketika masih bekerja, buruh-buruh dituntut bekerja dengan produktivitas tinggi dan diwajibkan membayar pajak. Namun, ketika memasuki usia pensiun mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun.

"Bukan hanya pegawai negeri yang berhak mendapatkan jaminan pensiun. Tetapi para buruh juga berhak mendapatkannya. Karena jaminan sosial adalah harga mati bagi para pekerja saat ini," kata Iqbal.

Pembahasan RUU BPJS ini mandeg dalam satu bulan terakhir karena adanya perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah. Padahal, keberadaan UU BPJS dinilai sangat penting sebagai pengatur badan yang akan menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah disahkan. Untuk mengimplementasikan ketentuan UU SJSN, setidaknya dibutuhkan 10 peraturan pemerintah (PP) dan 11 peraturan presiden (perpres). Namun, saat ini, pemerintah baru membuat PP tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Perpres No 44/2008. SJSN tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya BPJS. Keempat BPJS yang diamanatkan UU SJSN adalah Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.

Dalam rapat antara Pimpinan DPR dan tiga menteri malam tadi, pemerintah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan. Pemerintah juga berjanji akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR sebelum memasuki masa sidang pada 9 Mei 2011.