Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Kompas.com - 19/05/2024, 08:10 WIB
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menduga, internal PDI Perjuangan saat ini tidak solid.

Disinyalir, terjadi perbedaan sikap antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan putrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani, juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Puan beda, Megawati beda, Hasto beda. Bahkan Puan datang ke Prabowo halal bihalal, Megawati suaranya enggak jelas, tapi pakai amicus curiae (saat sidang sengketa Pemilu Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi),” ujar Refly dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Jumat (17/5/2024).

“Nah, dari situ kita enggak jelas, PDI-P dan Megawati not a single message anymore. Jadi kalau dulu PDI-P itu single message, apa yang dikatakan Megawati itulah sikap PDI-P, sekarang enggak lagi,” paparnya.

Baca juga: Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Adapun Megawati sempat mengirimkan amicus curae atau pernyataan sikap sebagai sahabat peradilan sebelum MK mengetuk palu putusan atas sengketa hasil Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Sementara, Puan sempat mengikuti acara buka bersama di kediaman Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat bulan Ramadhan kemarin. 

Bagi Refly, perbedaan sikap kedua elite menjadi salah satu alasan mengapa kini PDI-P terkesan tidak tegas, utamanya menyikapi pemerintahan ke depan.

Menurutnya, tidak solidnya sikap politik Megawati dan Puan juga menjadi penyebab gagalnya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bergulir di DPR.

“Artinya berbeda, Megawati (minta hak angket jalan) terus, Hasto bilang hak angket (diteruskan). Puan tidak reaksi apa-apa sebagai leadership di DPR, sebagai Ketua DPR yang harusnya memelihara semangat itu,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P masih bergeming soal arah politik ke depan. Belum diketahui apakah partai banteng akan merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, atau menjadi oposisi. 

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P berbeda gerbong politik dengan Prabowo-Gibran. Bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), keduanya mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Sementara, sampai saat ini pun Prabowo belum mendatangi PDI-P. Partai lain yang juga belum disambangi Prabowo yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo telah mendatangi elite Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari kunjungan itu, Nasdem dan PKB mengumumkan manuvernya. Kedua partai yang semula mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu menyatakan siap bergabung ke pemerintahan ke depan.

Baca juga: Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com