Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Syuro PKS bakal menggelar rapat untuk memutuskan sikap politik terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada bulan depan.

"Itu akan diputuskan di Majelis Syuro," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Meski demikian, Mardani mengaku punya sikap politik pribadi untuk menanggapi pemerintahan ke depan.

Dia menegaskan akan bersikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Soal Peluang Usung Anies di Pilkada, PDI-P: Calon dari PKS Sebenarnya Lebih Menjual

"Kalau saya oposisi. Hahaha," ujar anggota Komisi II DPR itu seraya tertawa.

Ia enggan ditanya lebih lanjut mengenai sikap politik partainya. Menurut Mardani, semua pihak hendaknya menunggu keputusan Majelis Syuro bulan depan.

"Nanti dikabari (waktu rapat Majelis Syuro)," kata Mardani.

Di lain sisi, Mardani mengingatkan pemerintahan ke depan untuk tetap memiliki semangat reformasi birokrasi.

Dalam hal ini, dia tidak sepakat apabila jumlah kementerian negara ditambah.

"Kalau makin banyak kementerian, khawatir akan susah koordinasi, susah sinergi, susah kolaborasi," katanya.

Baca juga: Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

"Kalau ikut jalan reformasi birokrasi, mestinya kementerian justru mengecil, bukan membesar," katanya lagi.

Sebagai informasi, dua partai politik yang menguat dikabarkan akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni PKS dan PDI-P.

PDI-P dikabarkan akan memutuskan sikap politiknya pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 24-26 Mei mendatang.