Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Kompas.com - 06/05/2024, 17:16 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, tak keberatan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyatakan semua keputusan ada di tangan Prabowo sendiri.

“Kalau Demokrat sudah men-declare bahwa untuk keputusan partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga diserahkan kepada pemimpin koalisi, yaitu Prabowo Subianto,” ujar Herman pada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Baca juga: PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Menurutnya, Prabowo pasti mempertimbangkan sejauh apa partai politik (parpol) yang bergabung memperkuat pemerintahan dan parlemen.

“Kan Pak Prabowo juga memiliki kalkulasi berapa kekuatan politik yang harus dibangun baik dalam KIM maupun di parlemen,” sebut dia.

“Sehingga, saya kira pertimbangannya kita serahkan kepada Pak Prabowo,” sambungnya.

Terakhir, ia menuturkan bahwa Demokrat tidak khawatir dengan pembagian kursi menteri dalam kabinet mendatang.

Herman juga meminta semua pihak tak mengganggu Prabowo soal formasi kabinet mendatang.

“Pak Prabowo pasti sudah punya formula dan hak prerogatif Pak Prabowo jangan diganggu oleh kepentingan kursi menteri. Biarkan Pak Prabowo yang memutuskan,” imbuh dia.

Baca juga: Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Diketahui PKS punya sejarah mendukung Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy juga sudah melempar sinyal untuk bergabung bersama gerbong Prabowo.

Namun, saat ini PKS menjadi parpol yang belum dikunjungi maupun diajak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan tak ada hambatan psikologis antara Prabowo dan Gerindra.

Pertemuan yang belum terlaksana, katanya hanya persoalan teknis semata.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik sempat menyatakan menolak PKS bergabung dalam gerbong Prabowo-Gibran.

Menurutnya, PKS sudah tak sejalan secara politis dan ideologis dengan Prabowo dan Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com