PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, revisi Undang-undang tentang Kementerian Negara masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2020-2024.

Kendati demikian, menurutnya belum ada pembicaraan di internal PPP maupun DPR untuk membahas revisi tersebut.

"RUU Kementerian Negara masuk prolegnas jangka menengah. Sejauh ini belum ada rencana pembahasan," kata Awiek kepada Kompas.com, Jumat (10/5/2024).

Baca juga: Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Awiek mengatakan itu usai ditanya tanggapan PPP soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah kementerian dalam pemerintahannya kelak.

Menurut Awiek, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif presiden untuk menentukan komposisi kementerian.

Ia mengatakan, untuk jumlah kementerian biasanya akan tergantung pada kebutuhan pemerintahan.

"Soal penambahan jumlah menteri itu tergantung kebutuhan pemerintahan mendatang," ujar dia.

Baca juga: Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menerangkan, PPP menilai UU Kementerian Negara perlu direvisi terlebih dulu sebelum menambah jumlah kementerian.

Pasalnya, hingga kini UU Kementerian Negara yang masih berlaku, membatasi jumlah kementerian hanya 34.

"Sebagai sebuah usulan (menambah kementerian) sah-sah saja. Tapi harus direvisi dulu UU Kementerian Negara. Karena dalam UU tersebut jumlah kementerian dibatasi 34," ungkapnya.

Sebagai informasi, belakangan muncul isu jumlah kementerian negara akan ditambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Baca juga: Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Dalam konteks tersebut, dirinya mengakui butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," sambungnya.