Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini angkat bicara terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jazuli meminta keluarga besar PKS tidak sampai terprovokasi.

"Kepada seluruh keluarga besar PKS, jangan terprovokasi oleh siapa pun, termasuk oleh pengamat. Tetap tenang serta santai saja," ujar Jazuli saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (1/5/2024).

Baca juga: Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Jazuli menyampaikan, yang menentukan PKS menjadi oposisi atau masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Majelis Syuro dan DPTP PKS.

Ia mengatakan, yang menentukan arah politik PKS bukanlah Partai Gelora ataupun partai lainnya.

"Apa pun keputusan yang diambil, PKS akan tetap membangun komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, baik berkoalisi maupun beroposisi," ucap dia.

"Termasuk akan tetap berkomunikasi dengan parpol-parpol lain yang lolos dan masuk parlemen apa pun positioning PKS (baik oposisi maupun koalisi)," kata Jazuli.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” ucap dia.

Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Baca juga: Beri Sinyal Merapat ke Prabowo, Fondasi Politik PKS Dianggap Dangkal

Hal ini, kata Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tutur dia. 

Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.

Oleh karena itu, ia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.